Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2017
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 267 /PMK.010/2015
Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan
Pakan Untuk Pembuatan
Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau
Penyerahannya
Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Pertanian No. 22/PERMENTAN/PK.110/2017
Lampiran Permentan No. 22 tahun 2017
Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan
Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017
Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan
Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
Peraturan Menteri Pertanian No. 36/2016
PENGKAJIAN KEAMANAN PAKAN PRODUK REKAYASA GENETIK
PNBP Pertanian No 35 / 2016
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
Peraturan Menteri Pertanian No 34/Permentan/PK.210/7/2016
ttg pemasukan karkas,jeroan dan/atau olahannya kedalam eilayah negera RI
Peraturan Menteri Perdagangan No 21 tahun 2016
Tentang Acuan Harga Jagung di Petani
Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2016
Tentang Ketentuan Impor Jagung
Ttg Perubahan
atas Peraturan menteri Keuangan No 267 thn 2015
Ttg
Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan ternak dan Pakan
ikan yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PPN
Peraturan Menteri Keuangan No 267/tahun 2015
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN_TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN Menimbang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN
Peraturan Menteri Pertanian No. 57 tahun 2015
Tentang Pemasukan-Pengeluaran Pakan asal Tumbuhan ke & dari wilayah RI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/ M-DAG/PER/7 /2015
TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
UU Peternakan dan Kesehatan Hewan No 41 Tahun 2014
Perubahan atas UU No. 18 Tentang Peternakan & Keswan
UU Kelautan dan Perikanan No 32/2014
KELAUTAN
Perubahan atas UU No. 18 Tentang Peternakan & Keswan
UU Kelautan dan Perikanan No 32/2014
KELAUTAN
tentang Putusan Uji atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2012
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.011/2012
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara
Terhadap Impor Tepung Gandum
Peraturan Menteri Pertanian No. 27/Permentan/OT.140/12/2012 (link is missing)
Penghentian Pemasukan Dan/Atau Produk Unggas dari Negara Australia
Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Permentan No. 24 tahun 2012
PEMBUKAAN PEMASUKAN UNGGAS DAN/ATAU PRODUK UNGGAS DARI NEGARA AUSTRALIA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Surat Edaran Badan Karantina No. 9029/KH.410/L/II/12
Pelarangan Unggas dan Produk Unggas dari Australia
Surat Edaran Gubernur Jatim No. 530/20746/012/2012
Perubahan Ijin Bongkar
Peraturan Menteri Perdagangan No. 59/M-DAG/PER/9/2012
pengganti Peraturan No. 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Angka Pengenal Impor
Peraturan Menteri Perdagangan No.27/M-DAG/PER/5/2012
Angka Pengenal Impor
Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.011/2012
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-KOREA Free Trade Area (AKFTA)
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.011/2012
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara
Terhadap Impor Tepung Gandum
Peraturan Menteri Pertanian No. 27/Permentan/OT.140/12/2012 (link is missing)
Penghentian Pemasukan Dan/Atau Produk Unggas dari Negara Australia
Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Permentan No. 24 tahun 2012
PEMBUKAAN PEMASUKAN UNGGAS DAN/ATAU PRODUK UNGGAS DARI NEGARA AUSTRALIA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Surat Edaran Badan Karantina No. 9029/KH.410/L/II/12
Pelarangan Unggas dan Produk Unggas dari Australia
Surat Edaran Gubernur Jatim No. 530/20746/012/2012
Perubahan Ijin Bongkar
Peraturan Menteri Perdagangan No. 59/M-DAG/PER/9/2012
pengganti Peraturan No. 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Angka Pengenal Impor
Peraturan Menteri Perdagangan No.27/M-DAG/PER/5/2012
Angka Pengenal Impor
Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.011/2012
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-KOREA Free Trade Area (AKFTA)
Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.011/2012
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA)
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA)
Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.011/2011
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 95/PJ/2010
penegasan perlakuan pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang diekspor dan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
UU PPN No 42 Tahun 2009
TENTANG. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan
No. 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang & PembebananTarif Bea Masuk Atas Barang Impor
No. 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang & PembebananTarif Bea Masuk Atas Barang Impor
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 95/PJ/2010
penegasan perlakuan pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang diekspor dan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
UU PPN No 42 Tahun 2009
TENTANG. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/OT.140/4/2009
Pemasukan & Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan/atau Jeroan Dari Luar Negeri
Pemasukan & Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan/atau Jeroan Dari Luar Negeri
Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2007
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PeraturanMenteriKeuanganNomor 132/PMK.010/2005
PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK 2005-2010 TAHAP KEDUA
Peraturan Pemerintah No 57/2015
HIBAH KEPADA DAERAH
PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK 2005-2010 TAHAP KEDUA
Peraturan Pemerintah No 57/2015
HIBAH KEPADA DAERAH
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001
Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000
STANDARDISASI NASIONAL
UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha No 5 tahun 1999
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
STANDARDISASI NASIONAL
UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha No 5 tahun 1999
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT