Kamis, 22 Agustus 2019

Pabrik Pakan Ternak Komitmen Gunakan Bahan Baku Lokal

Pabrik Pakan Ternak Komitmen Gunakan Bahan Baku Lokal
Bisnis.com, JAKARTA – Cargill Feed and Nutrition  menyatakan komitmennya untuk menggunakan bahan baku lokal dalam produksi pakan ternak  ayam di tengah fluktuasi pasokan jagung dalam negeri. Jagung sendiri merupakan salah satu komponen utama pakan dengan komposisi 40-50 persen.
“Kami berkomitmen menggunakan bahan baku lokal, terutama bahan baku mentah. Untuk jagung sendiri pasokan pabrik 100 persen dari petani lokal,” kata Country Director PT Cargill Indonesia Ivan Hindarko di Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Ivan tak memperinci berapa realisasi volume serapan jagung pabrik milik perusahaan. Namun kapasitas terpasang tujuh pabrik Cargill yang berada lima provinsi sendiri ia sebut mencapai 700.000 ton setiap tahunnya dengan realisasi di atas 60 persen.
Sementara itu sepanjang semester I, Ivan menjelaskan produksi pakan telah mencapai 250.000 ton, naik sekitar 6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Komitmen untuk menyerap bahan baku lokal ini sendiri, sambung Ivan, juga dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Ia mengatakan impor bahan baku memiliki risiko yang lebih besar lantaran transaksi menggunakan mata uang asing.
“Semaksimal mungkin kami gunakan bahan baku lokal. Itu yang selalu kami pegang. Karena begini, menggunakan bahan baku impor itu kurang baik dari segi bisnis karena transaksi dilakukan dengan mata uang asing. Di situ ada risiko pada nilai tukar,” tuturnya.
Senada dengan Ivan, Manajer Pengembangan Bisnis Cargill Indonesia Adi Widyatmoko mengungkapkan penggunaan bahan baku lokal pun cenderung memiliki dampak positif pada kualitas produksi ternak. Untuk  bahan baku, Cargill Indonesia sejauh ini mengimpor bungkil kedelai untuk memenuhi kebutuhan protein pada pakan.
“Kedelai memang 100 persen impor dan banyak diproduksi di negara subtropis seperti Brasil dan Argentina. Di Indonesia sendiri pasokannya kurang, kalau ada kami pasti memilih yang lokal. Begitu pula jagung, sejak dilarang pemerintah semuanya menggunakan jagung lokal,” kata Adi.
Adi pun memastikan Cargill Indonesia tak melakukan impor gandum untuk memenuhi kebutuhan pakan. Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat terdapat kenaikan impor tepung terigu sepanjang semester I 2019 dari dari 31.905 ton pada semester I 2018 menjadi 36.467 ton.
Kenaikan permintaan dari pabrik pakan sempat dituding sebagai pemicu lonjakan ini meski Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) telah menyangkal tuduhan tersebut.
Sumber : Bisnis.com

Rabu, 03 Juli 2019

Ancaman Penyakit EMS dan AHPND pada Udang

oleh  di 11 June 2019

  • Ancaman penyakit ikan pada budi daya udang semakin nyata dirasakan para pembudi daya ikan dewasa ini. Agar ancaman itu tidak menjadi nyata, Pemerintah meningkatkan kewaspadaan dengan merangkul semua elemen yang terlibat dalam usaha budi daya tersebut
  • Dua penyakit ikan yang sedang menjadi perhatian Indonesia dan dunia sekarang, adalah early mortality syndrome (EMS) dan acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND). Kedua penyakit tersebut sangat berbahaya dan bisa menurunkan produksi udang di tambak
  • Upaya yang dilakukan oleh Indonesia, di antaranya adalah melaksanakan sosialisasi berupa pemberian informasi tentang kedua penyakit tersebut dan bagaimana cara melakukan pencegahan terhadap keduanya. Sosialisasi dilakukan di seluruh daerah, terutama yang menjadi penghasil udang
  • Pengawasan dan pencegahan menjadi langkah penting bagi Indonesia, karena tidak mau mengulangi kesalahan di amsa lalu, saat industri udang nasional mengalami keterpurukan. Momen yang terjadi pada masa 1990-an itu, muncul setelah budi daya udang windu diserang penyakit ikan yang sangat berbahaya
Indonesia terus berupaya untuk mencegah masuknya penyakit ikan pada udang yang memiliki resiko besar dan bisa menurunkan kualitas serta kuantitas produksi budi daya udang di Nusantara. Salah satu yang menjadi perhatian, adalah penyakit early mortality syndrome (EMS), yang disinyalir memiliki kemiripan dengan penyakit acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND).
Kedua penyakit tersebut, diketahui merupakan penyakit serius yang bisa menyebabkan berbagai kerugian fisik dan finansial pada industri budi daya udang. Dampak negatif dari kedua penyakit itu, sudah dirasakan di beberapa negara dan berakhir dengan penurunan produksi udang secara signifikan. Negara-negara yang dimaksud, di antaranya adalah Tiongkok, Thailand, Vietnam, Malaysia, Meksiko, dan Filipina.
Direktur Jenderal Perikanan Budi daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengatakan, kerugian paling signifikan dari ancaman kedua penyakit tersebut, adalah penurunan produksi yang signifikan. Bagi Indonesia, ancaman terus akan semakin terasa karena udang adalah komoditas nasional yan menjadi andalan untuk pasar ekspor.




Udang vaname dengan kondisi hepatopancreas yang pucat dan menyusut, dan perut kosong karena terkena penyakit AHPND. Foto : D. V. Lightner/semanticshcolar.org/Mongabay Indonesia
Menurut Slamet, penyakit tersebut ditimbulkan dari infeksi Vibrio parahaemolyticus (Vp AHPND) yang diketahui mampu memproduksi toksin dalam jumlah yang tidak sedikit. Khusus AHPND, penyakit sangat rentan menyerang udang windu (Penaeus monodon) dan udang vaname (Penaeus vannamei) dengan mortalitas mencapai 100 persen pada stadia postlarvae (PL) umur 30-35 hari dan udang usia lebih dari 40 hari setelah tebar di tambak.
“Untuk itu, langkah sosialisasi pencegahan penyakit EMS dan AHPND menjadi jalan yang tepat untuk menyikapi ancaman tersebut. Selain itu, kita juga membentuk gugus tugas (task force) pencegahan penyakit AHPND yang di dalamnya ada unsur Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pakar,” ucap dia, tiga pekan lalu di Jakarta.
Menurut Slamet, sosialisasi yang dilaksanakan sudah berjalan sejak April hingga sekarang dan melibatkan stakeholder perikanan budi daya seperti Schrimp Club Indonesia (SCI), Gabungan Perusahan Makanan Ternak (GPMT), usaha pengolahan dan lainnya. Semua unsur saling membantu dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

Pengawasan Semua
Upaya sosialisasi yang dilakukan tersebut, kata Slamet, menjadi bagian dari tindak lanjut hasil surveilan EMS/AHPND yang dilakukan oleh KKP pada 2018 lalu dan juga menjadi implementasi 12 poin kesepakatan bersama antara pelaku usaha dan Pemerintah saat pertemuan pada 20 Februari 2019 di Surabaya tentang upaya pencegahan EMS/AHPND.
“Sedangkan pemilihan lokasi sosialisasi sendiri, didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah-daerah tersebut secara tradisional merupakan sentra penghasil udang utama di Indonesia,” jelasnya.
Menurut Slamet, sesuai 12 poin kesepakatan, sosialisasi dilakukan kepada seluruh pembudi daya dan stakeholder pada lingkup industri perikanan budi daya, terutama budi daya udang. Dari situ, diharapkan hasilnya bisa diterapkan pada seluruh tambak atau hatchery yang ada di seluruh Indonesia. Untuk bisa melaksanakan itu dan mencegah penyakit masuk, perlu komitmen bersama dari semua elemen.
“Masing-masing stakeholder harus tahu perannya sesuai dengan 12 butir kesepakatan tersebut,” ujarnya.



Udang yang sehat (A) dan terkena penyakit hepatopancreatic necrosis (AHPND)                                                                                  dengan usus kosong (panah kuning) (B). Foto :Departemen Perikanan                                                                 Thailand/semanticshcolar.org/Mongabay Indonesia


Slamet menyebutkan, agar sosialisasi bisa memberikan dampak yang positif, pihaknya terus melakukan surveilan atau pengawasan terhadap cara budi daya ikan yang baik, penggunaan induk, dan melaksanakan monitor residu. Oleh itu, Pemerintah akan menerjunkan pengawas pembudi daya ikan untuk memonitor kegiatan budi daya di masyarakat.
Indonesia sendiri, menurut Slamet, berkepentingan untuk mencegah penyakit EMS dan AHPND masuk ke dalam negeri, karena di akhir 1990-an sudah merasakan dampak buruk dari penyakit ikan. Saat itu, budi daya udang windu mengalami keterpurukan setelah tambak-tambak diserang penyakit ikan yang membuat produksi menurun secara drastis dengan kualitas yang sangat rendah.
Untuk mencegah berulangnya kejadian serupa, Pemerintah berjanji akan menjaga udang, terutama vaname untuk selalu terbebas dari berbagai ancaman penyakit ikan. Salah satu upaya yang dilakukan, adalah dengan menjaga seluruh usaha dari hulu ke hilir yang terhubung dengan komoditas udang. Tanpa upaya preventif seperti, ancaman pelaku usaha mengalami gulung tikar, akan kembali terjadi.
Slamet mengungkapkan, pentingnya melakukan upaya pencegahan untuk menghadapi ancaman penyakit EMS dan AHPND, tidak lain karena udang adalah primadona komoditas ekspor dari Indonesia. Dengan demikian, walaupun volumenya lebih kecil dibandingkan tuna, namun nilai ekspor udang jauh lebih besar dari tuna.
“Sehingga udang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB perikanan,” tegasnya.
Gejala Indikasi
Untuk bisa mengenali penyakit EMS dan AHPND, Slamet mengatakan bisa dilihat gejalanya di hatchery pada post larva telur, air bak benur dan induk, pakan alami (artemia dan cumi), dan feses. Sedangkan pada tambak, dapat ditemukan pada udang, kepiting, air tambak dan sedimen (lumpur).
Untuk itu, menurut Slamet, untuk memastikan produksi udang aman dari serangan penyakit ikan, maka harus dipastikan unit usaha dari hulu ke hilir benar-benar aman. Cara paling mudah untuk memastikan semua aman, maka bisa ditiru prinsip panca usaha yang populer pada tahun 1990-an. Prinsip tersebut terdiri dari lima usaha yang harus dilakukan oleh pembudi daya ikan di manapun berada.
“Persiapan lahan, benur, sarana prasarana (peralatan dan pakan), manajemen usaha, serta pengendalian penyakit dan lingkungan. Kita perlu hidupkan kembali konsep yang cukup baik ini,” tuturnya.
Bagi Slamet, apa yang sedang dilakukan saat ini, menjadi bagian dari upaya mempertahankan konsistensi udang sebagai penyumbang devisa besar bagi Indonesia. Dia tidak berani membayangkan jika industri budi daya udang Indonesia mengalami nasib yang sama seperti di negara lain yang terserang penyakit ikan EMS dan AHPND.
“Capaian produksi udang yang selalu kita upayakan terus meningkat dari tahun ke tahun, seketika itu industri udang kita akan hancur seperti yang terjadi di Thailand dan Vietnam. Dampak yang akan ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pembudi daya, melainkan oleh industri lainnya seperti pengolahan, pakan, serta penurunan devisa dari sektor perikanan,” ungkap dia.
Dengan resiko seperti di atas, Slamet menambahkan, walau Indonesia saat ini masih terbebas dari penyakit EMS dan AHPND, namun kalau melihat latar belakang munculnya penyakit ini, maka segala potensi resiko dalam industri budi daya udang nasional harus diantisipasi secara serius. Untuk itu, perlu kewaspadaan tinggi menghadapi ancaman penyakit lintas batas (transboundary disease) tersebut yang dapat mengancam industri perudangan nasional.
“Ini tentu jadi fokus perhatian kita agar Indonesia tidak mengalami nasib yang sama (dengan negara lain). Oleh karena itu, jangan sampai ada kejadian AHPND di Indonesia, jika sudah ada tampak gejala saja, kita harus segera bertindak. Mencegah lebih baik daripada pengobatan,” pungkasnya.
Diketahui, penyakit ikan AHPND pertama kali ditemukan di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 2009 dengan sebutan Covert Mortality Disease. Kemudian pada 2011, penyakit AHPND dilaporkan telah menyerang Vietnam dan Malaysia, disusul Thailand (2012), Mexico (2013) dan Filipina (2015). Selain negara-negara tersebut, saat ini India juga dilaporkan diduga terserang AHPND.
Dari catatan lembaga pangan PBB (FAO), dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun produksi udang di Thailand mengalami penurunan produksi yang sangat drastis dari 609.552 ton pada 2013 menjadi 273.000 ton pada 2016 akibat serangan AHPND. Sedangkan dampak kerugian ekonomi yang dialami Vietnam selama kurun waktu 2013 – 2015 adalah sebesar USD216.23 juta atau rerata sebesar USD72 juta per tahun.
Sumber : Mongabay

Cara Indonesia Agar Tetap Terbebas Sindrom Kematian Dini Udang

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengingatkan berbagai pihak agar benar-benar menjaga Indonesia tetap terbebas dari penyakit sindrom kematian dini (EMS), yang menyerang komoditas udang.
Fatkhul Maskur
Fatkhul Maskur - Bisnis.com04 Juni 2019  |  16:10 WIB
Cara Indonesia Agar Tetap Terbebas Sindrom Kematian Dini Udang
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto. - Dokumentasi KKP

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengingatkan berbagai pihak agar benar-benar menjaga Indonesia tetap terbebas dari penyakit sindrom kematian dini (EMS), yang menyerang komoditas udang.
"Indonesia merupakan salah satu negara yang dinyatakan terbebas dari penyakit EMS, oleh sebab itu upaya yang benar-benar serius untuk mempertahankan status tersebut harus kita lakukan," kata Slamet Soebjakto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (4/6/2019).
Salah satunya yang dilakukan adalah dengan memastikan proses pembenihan udang benar-benar aman dari kontaminasi penyakit EMS/AHPND, tidak terkecuali dengan menggunakan induk udang yang benar-benar terbebas dari penyakit ini.
Slamet menjelaskan bahwa induk udang baik vaname maupun windu dari tambak sangat berpotensi menularkan penyakit karena dipelihara di tempat terbuka sehingga sangat rawan terpapar atau tertular berbagai penyakit serta potensial menciptakan dan menyebarkan penyakit lokal ke daerah lain.
Selain itu, ujar dia, proses pembuatan induk udang di tambak seringkali menyalahi atau tidak sesuai dengan protokol produksi induk, akibatnya induk udang yang dihasilkan tidak dapat dijamin bahwa secara genetik baik atau unggul.
"Jika kita ingin udang kita tetap aman dan bebas EMS, langkah pertama ya dari proses pembenihannya harus aman, induk yang dihasilkan harus melalui dan sesuai protokol produksi induk udang," lanjut Slamet.
KKP secara resmi telah melarang penggunaan induk udang asal tambak, baik jenis udang vanname (Litopenaeus vannamei) maupun udang windu (Penaeus monodon)sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 4575/DJPB/2019 tanggal 22 Mei 2019.
Larangan ini merupakan bentuk antisipasi serta sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap potensi timbulnya penyakit sindrom kematian dini (EMS) yang disebabkan oleh infeksi Vibrio parahaemolyticus yang dapat menyebabkan penyakit Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND).
Ada tiga poin utama dalam edaran larangan tersebut.
Pertama, setiap hatchery (skala besar dan skala kecil) dan naupli center dilarang menggunakan induk udang dari tambak.
Kedua, hatchery dan naupli center yang selama ini menggunakan induk udang dari tambak diharuskan untuk mengganti induk udang dari hasil breeding program broodstock center udang vannamei yang dimiliki pemerintah maupun swasta atau mengimpor induk udang bebas penyakit dari negara yang dinyatakan bebas penyakit.
Ketiga, pemerintah berupaya menyediakan induk udang hasil breeding program dari broodstock center.
"Saya mengimbau, semua pihak terkait untuk berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam mencegah masuk dan tersebarnya penyakit EMS/AHPND ke dalam wilayah RI dengan menggunakan induk udang yang sehat, bebas penyakit dan pakan induk udang yang juga bebas penyakit," ucap Dirjen KKP.
Selain mengeluarkan surat edaran larangan penggunaan induk udang dari tambak, ada sejumlah langkah atau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah penyakit ini, antara lain peningkatan kewaspadaan terhadap gejala-gejala serta cara penanganan EMS/AHPND melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas pengujian laboratorium, serta meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas induk, calon induk, benur, serta pakan alami (polychaeta dan artemia) khususnya dari negara wabah.
Kemudian, mengajak untuk penebaran benur intensif 80-100 ekor per meter persegi, kembali melakukan persiapan seperti prinsip-prinsip dasar atau panca usaha, melarang menggunakan induk tambak untuk HSRT atau Naupli Center, mengembangkan kawasan budidaya perikanan berbentuk klaster secara terpadu dan terintegrasi dalam satu kesatuan pengelolaan, baik lingkungan, teknologi, input produksi maupun pemasaran, serta mempertahankan keberlanjutan usaha budidaya perikanan melalui pengaturan izin lokasi dan izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), penyediaan saluran inlet/outlet yang terpisah.
Sepanjang April hingga Mei 2019 KKP bersama stakeholder perikanan budi daya seperti Shrimp Club Indonesia (SCI), Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), usaha pengolahan dan lainnya melakukan road show sosialisasi pencegahan penyakit ini di Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
KKP juga membentuk dan mengintensifkan peran tim gugus tugas pencegahan penyakit AHPND beranggotakan unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan pakar.
"KKP terus melakukan surveilance atau pengawasan terhadap cara budidaya ikan yang baik, penggunaan induk, dan memonitor residu. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut sosialisasi ini DJPB akan menerjunkan pengawas pembudidaya ikan untuk memonitor kegiatan budidaya di masyarakat," lanjutnya.
Sumber : Bisnis

Kamis, 16 Mei 2019

Cegah Penyakit EMS, KKP Intensif Lakukan Sosialisasi

Sosialisasi merupakan bagian dari tindaklanjut hasil surveilan EMS/AHPND yang dilakukan oleh DJPB dan BKIPM tahun 2018

15 Mei 2019 19:04 WIB

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam acara sosialisasi Nasional: Pencegahan EMS/AHPND Dalam Budidaya Udang Di Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (14/05)
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam acara sosialisasi Nasional: Pencegahan EMS/AHPND Dalam Budidaya Udang Di Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (14/05)KKP

MAKASSAR, JITUNEWS.COM – Sosialisasi upaya pencegahan penyakit early mortality syndrome (EMS) yang disinyalir memiliki kemiripan dengan penyakit Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) semakin intensif dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sepanjang bulan April hingga Mei 2019 KKP bersama stakeholder perikanan budidaya seperti Shrimp Club Indonesia (SCI), Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), usaha pengolahan dan lainnya melakukan road show sosialisasi pencegahan penyakit ini di Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, KKP juga membentuk dan mengintensifkan peran tim taskforce (gugus tugas) pencegahan penyakit AHPND beranggotakan unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan pakar.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan bagian dari tindaklanjut hasil surveilan EMS/AHPND yang dilakukan oleh DJPB dan BKIPM tahun 2018 lalu serta 12 poin kesepakatan bersama antara pelaku usaha dan pemerintah saat pertemuan tanggal 20 Februari 2019 di Surabaya tentang upaya pencegahan EMS/AHPND.
Sedangkan pemilihan lokasi sosialisasi sendiri menurut Slamet, didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah-daerah tersebut secara tradisional merupakan sentra penghasil udang utama di Indonesia.
“Perlu kita sosialisasikan 12 kesepakatan ini kepada suluruh pembudidaya dan stakeholder lainnya. Namun demikian, yang lebih penting lagi adalah bagaimana hasil dari sosialisasi ini kita implementasikan ke seluruh tambak maupun hatcehry masing-masing. Kita harus sama-sama memiliki komitmen yang kuat mencegah penyakit ini. Masing-masing stake holder harus tahu perannya sesuai dengan 12 butir kesepakatan tersebut” ujar Slamet dalam sambutannya pada sosialisasi Nasional: Pencegahan EMS/AHPND Dalam Budidaya Udang Di Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (14/05).
"KKP terus melakukan surveilance atau pengawasan terhadap cara budidaya ikan yang baik, penggunaan induk, dan memonitor residu. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut sosialisasi ini DJPB akan menerjunkan pengawas pembudidaya ikan untuk memonitor kegiatan budidaya di masyarakat" lanjutnya.
Sebagaimana diketahui EMS/AHPND merupakan penyakit serius yang dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik dan finansial pada industri budidaya udang yang telah terjadi di beberapa negara sehingga berpotensi mengancam produksi udang.
Penyakit ini ditimbulkan oleh adanya infeksi Vibrio parahaemolyticus (Vp AHPND) yang mampu memproduksi toksin. Pada umumnya, AHPND rentan menyerang udang windu (Penaeus monodon) dan udang vaname (Penaeus vannamei) dengan mortalitas mencapai 100% pada stadia postlarvae (PL) umur 30-35 hari dan udang usia < 40 hari setelah tebar di tambak.
Pertama kali ditemukan di Republik Rakyat China pada tahun 2009 dengan sebutan Covert Mortality Disease. Pada Tahun 2011, AHPND dilaporkan telah menyerang Vietnam dan Malaysia, disusul Thailand (2012), Mexico (2013) dan Philipina (2015). Saat ini India juga dilaporkan diduga terserang AHPND, namun belum ada notifikasi dari pihak pemerintah India;
FAO mencatat bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun produksi udang di Thailand mengalami penurunan produksi yang sangat drastis dari 609.552 ton pada tahun 2013 menjadi 273.000 ton di tahun 2016 akibat serangan AHPND. Sedangkan dampak kerugian ekonomi yang dialami Vietnam selama kurun waktu 2013 – 2015 adalah sebesar US$ 216.23 million atau rata—rata sebesar US$ 72 million per tahun.
“Indonesia hingga saat ini masih terbebas dari penyakit EMS/AHPND, namun jika melihat dari latar belakang munculnya penyakit ini, maka segala potensi resiko dalam industri budidaya udang nasional harus diantisipasi secara serius. Indonesia mewaspadai masuknya penyakit lintas batas (transboundary disease) yang dapat mengancam industri perudangan nasional dalam hal ini wabah AHPND dari negara terjangkit,” ujarnya.
“Ini tentu jadi fokus perhatian kita agar Indonesia tidak mengalami nasib yang sama. oleh karena itu, jangan sampai ada kejadian AHPND di Indonesia, jika sudah ada tampak gejala saja, kita harus segera bertindak. Mencegah lebih baik daripada pengobatan,” lanjut Slamet tegas.
Pengalaman hancurnya usaha budidaya udang windu akhir tahun 90-an menurut Slamet harus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk mencegah kejadian serupa pada udang vanname. Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti) di awal menjabat jelasnya, telah mengingatkan hal ini, karena dapat menyebabkan seluruh usaha hulu hilir yang terhubung dengan komoditas udang dapat gulung tikar.
“Mengapa ini menjadi penting, karena udang adalah primadonanya komoditas ekspor dari Indonesia. Meskipun volumenya lebih kecil dari tuna namun nilai ekspornya lebih besar. Sehingga udang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB perikanan,” jelasnya.
Slamet menerangkan bahwa gejala indikasi penyakit ini dapat ditemukan baik di hatchery seperti pada post larva benur, air bak benur dan induk, pakan alami (artemia dan cumi) serta feses. Sedangkan pada tambak, dapat ditemukan pada udang, kepiting, air tambak dan sedimen (lumpur).
“Oleh karena itu dari hulu hilir harus benar-benar aman. Di tahun 90an kita mengenal panca usaha, yakni lima usaha yang harus dilakukan oleh pembudidaya seperti persiapan lahan, benur, sarana prasarana (peralatan dan pakan), manajemen usaha, serta pengendalian penyakit dan lingkungan. Kita perlu hidupkan kembali konsep yang cukup baik ini” ajak Slamet.
“Sungguh sangat tidak bisa dibayangkan apabila kita terlambat dalam menyikapi kejadian ini. Capaian produksi udang yang selalu kita upayakan terus meningkat dari tahun ke tahun, seketika itu industri udang kita akan hancur seperti yang terjadi di Thailand dan Vietnam. Dampak yang akan ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pembudidaya, melainkan oleh industri lainnya seperti pengolahan, pakan, serta penurunan devisa dari sektor perikanan,” Slamet mengingatkan.
Ada 6 (enam) langkah atau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah penyakit ini yaitu: pertama, Peningkatan kewaspadaan (public awareness) terhadap gejala-gejala serta cara penanganan EMS/AHPND melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas pengujian laboratorium serta meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas induk, calon induk, benur, serta pakan alami (polychaeta dan artemia) khususnya dari negara wabah. Kedua, mengajak untuk penebaran benur intensif 80 – 100 ekor per m2.
Selanjutnya ketiga, kembali melakukan persiapan seperti prinsip-prinsip dasar atau panca usaha (back to basic). Keempat, pelarangan menggunakan induk tambak untuk HSRT atau Naupli Center. Kelima, pengembangan kawasan budidaya perikanan berbentuk klaster secara terpadu dan terintegrasi dalam satu kesatuan pengelolaan, baik lingkungan, teknologi, input produksi maupun pemasaran. Keenam, upaya mempertahankan keberlanjutan usaha budidaya perikanan melalui pengaturan izin lokasi dan izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), penyediaan saluran inlet/outlet yang terpisah.
“Saya akan keluarkan edaran berupa larangan penggunaan induk-induk yang diperoleh dari tambak. Kita akan ganti dari hasil breeding program dari broodstock centre yang dimiliki pemerintah. Ini upaya pembenahan nyata untuk pencegahan penyakit ini. Pada tahap awal edaran ini sifatnya himbauan namun pada akhirnya akan kita wajibkan,” jelas Slamet.
Selain itu tambah Slamet, upaya-upaya lain juga sudah dilakukan, “Tahun 2019 ini anggaran monitoring residu dan sertifikasi ditingkatkan, tiap kawasan usaha budidaya juga kita dorong harus memiliki AMDAL. Kemudian tahun 2020 nanti akan kita optimalkan lagi peran posikandu,” lanjutnya.
“Saya berharap agar melalui pertemuan ini mampu menghasilkan langkah-langkah yang tepat dan efisien dalam pecegahan serta penanganan AHPND, juga agar seluruh stakeholder segera berbenah dalam upaya menangkal penyakit AHPND. Semua ini untuk mencegah agar penyakit ini tidak ada di Indonesia” pungkas Slamet mengakhiri sambutannya.
Sumber : jitunews

Kapasitas Terpasang Produsen Pakan Udang Bakal Naik 60.000 Ton Tahun Ini

Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) memprediksi kapasitas terpasang industri produsen pakan udang akan mengalami pertumbuhan sebesar 60.000 metrik ton atau 13,04% dari total kapasitas terpasang yang ada saat ini yakni 460.000 metrik ton.
 Juli Etha Ramaida Manalu | 08 Mei 2019 16:48 WIB
Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) memprediksi kapasitas terpasang industri produsen pakan udang akan mengalami pertumbuhan sebesar 60.000 metrik ton atau 13,04% dari total kapasitas terpasang yang ada saat ini yakni 460.000 metrik ton.
Ketua Divisi Akuakultur GPMT Haris Muhtadi menyebutkan tambahan sebesar 60.000 ton tersebut akan bersumber dari realisasi pembangunan pabrik pakan oleh Tong Wei (China) dan Evergreen (Taiwan). Menurutnya, Tong Wei sendiri sudah mulai berproduksi sejak awal tahun. Adapun, Evergreen diperkirakan akan memulai produksinya pada September atau Oktober tahun ini.
“Bisa disebut tahun ini akan ada dua [produsen pakan] yang produksi beneran. Yang sudah jalan namanya Tong Wei, yang akan jalan Evergreen,” katanya saat dihubungi Bisnis, baru-baru ini.
Di samping kedua perusahaan di atas, menurutnya, ada sejumlah perusahaan lain yang sebelumnya telah membidik Indonesia sebagai lokasi investasi untuk pembangunan pabrik pakan baru. Perusahaan tersebut antara lain Haid Group (China), Thai Union (Thaland) , dan Skretting (Inggris).
Namun, belum satupun dari perusahaan tersebut yang sudah mulai merealisasikan minatnya untuk berinvestasi.
Adapun satu perusahaan lainnya yakniRoyale  De Heuss asal Belanda, berencana mengambil alih operasi pabrik yang sudah ada yakni Global Feed.
Sumber : Bisnis.com

Investor Asing Mulai Lirik Industri Pakan Ikan dan Udang

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa investor asing tertarik untuk membangun pabrik pakan udang dan ikan di Indonesia seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan produksi perikanan.
Beberapa calon investor itu berasal dari China, Taiwan, Inggris, dan Belanda. Bahkan, minat mereka untuk masuk ke Indonesia sudah diutarakan sejak akhir 2016.
Pada 2016, ada tiga perusahaan asing yang berniat mendirikan pabrik pakan ikan di Indonesia, yakni Royale De Heuss dari Belanda, Tong Wei dan Haid Group dari China.
Ketua Divisi Akuakultur Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Haris Muhtadi menyebutkan bahwa ada sejumlah perusahaan lain yang juga membidik Indonesia, yakni Skretting dari Inggris, Thai Union dari Thailand, dan Evergreen dari Taiwan.
Namun, hingga saat ini baru dua perusahaan yang telah dan akan segera merealisasikan investasi di Indonesia, yaitu Evergreen dan Tong Wei. Kapasitas produksi dari kedua perusahaan itu diprediksi mencapai 60.000 ton per tahun khusus untuk pakan udang.
Tong Wei telah memulai produksi pakan udang pada awal tahun ini, sedangkan Evergreen segera merampungkan konstruksi pabrik dan diprediksi akan mulai beroperasi pada September atau Oktober 2019.
Haris menyambut baik bertambahnya investasi di sektor pakan udang. Namun, di balik itu, ada satu kondisi yang perlu dicermati semua pemangku kepentingan.
Menurutnya, tanpa adanya kedua pabrik baru tersebut, total kapasitas terpasang pabrikan pakan udang saat ini telah mencapai 460.000 ton per tahun. Padahal, penjualan pakan udang maksimum yang berpotensi terjadi adalah 325.000 ton.
Dengan demikian, ada 135.000 ton atau 29,34% dari total kapasitas pabrik terpasang yang saat ini tidak terpakai. Dengan bertambahnya kapasitas terpasang oleh kedua pabrikan baru tersebut, gap antara kapasitas terpasang dan terpakai berpotensi makin besar.
“Problem di Indonesia adalah kapasitas produksi budi daya ini rendah sekali. Sementara itu, kapasitas terpasang pabrik pakan juga sudah tinggi. Makanya, saya sering aneh kalau ada orang investasi baru pabrik pakan karena sudah lebih-lebih sebenarnya kapasitasnya,” kata Haris, belum lama ini.
Haris pun menduga bahwa keadaan inilah yang membuat calon-calon investor lainnya seperti Thai Union yang berencana untuk berkolaborasi dengan perusahaan dalam negeri masih belum memulai konstruksi pabrik pakan ikan.
Selain itu, produksi udang budi daya di dalam negeri pada tahun ini diprediksi turun dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunan produksi udang akan berdampak terhadap pelemahan permintaan pakan udang.
Sejumlah hal seperti penyakit, cuaca, dan lainnya disebut menjadi pemicu penurunan produksi udang dalam negeri.
GPMT memprediksi serapan pakan udang pada semester I/2019 turun sebesar 2%—3% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 140.684 ton.
Perusahaan-perusahaan pakan tersebut memang tidak hanya akan memproduksi pakan udang, tetapi juga pakan ikan.
Namun, pertumbuhan permintaan pakan ikan pun diprediksi tidak akan bertumbuh terlalu besar, yaitu hanya sekitar 1%—3% pada paruh pertama tahun ini dari 682.794 ton pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sumber : Bisnis.com

Rabu, 12 Desember 2018

Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti berkunjung ke Booth GPMT di Indoaqua 2018


Menteri Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti berkunjung ke Booth GPMT di acara pameran dan seminar Indoaqua 2018.

Jumat, 07 Desember 2018

KKP Genjot Ekspor Perikanan Budidaya ke Timur Tengah dan Jepang

Slamet Soebjakto, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada acara penutupan pada acara Aquatica Asia & Indoaqua 2018 di Jakarta/ist

Agrofarm.co.id-Produksi perikanan budidaya selama 5 tahun terakhir (2013-2017) tumbuh rata-rata sebesar 4,97 persen per tahun. Tahun 2017 produksi perikanan nasional tercatat 16.114.991 ton, atau naik 0,74 persen dari tahun 2016 yang mencapai 16.002.319 ton
BPS mencatat Sepanjang 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) nilai ekspor perikanan budidaya tumbuh rata-rata pertahun sebesar 5,24 persen. Tahun 2017 ekspor perikanan budidaya tercatat sebesar 1,83 milyar USD atau naik 13,47 persen dibanding tahun 2016.
“Kinerja positif ini patut menjadi titik tolak dalam mendorong ekspor perikanan budidaya nasional, sehingga secara langsung berkonribusi lebih besar lagi terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Slamet Soebjakto, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada acara penutupan pada acara Aquatica Asia & Indoaqua 2018 di Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Menurutnya, target ekspor ke depan, yang akan digenjot yakni Catfish. Hal ini untuk untuk mengambil alih pangsa pasar patin dunia yang sebelumnya hamper 80 persen dikuasai Vietnam. Saat ini produk patin Vietnamtengah di embargo oleh negara-negara importir.
“Kebutuhan patin dunia sebesar 700.000 ton, sehingga Indonesia memiliki peluang untuk mengambil alih supply share patin Vietnam di pasar global hingga mencapai lebih kurang 570.000 ton,” ungkap Slamet.
“Indonesia juga berhasil membuka peluang pasar di Timur Tengah yang saat ini kebutuhannya cukup besar yakni sebanyak 50.000 ton 60.000 ton. Indonesia saat ini sedang branding patin nasional dengan nama INDONESIAN PANGASIUS,” tambahnya.
Udang juga masih menjadi komoditas utama yang dikembangkan untuk ekspor. KKP telah melakukan pooling preference kepada konsumen di beberapa negara untuk mengetahui pilihan konsumen terhadap jenis udang yang disukai.
“Konsumen di Jepang lebih menyukai udang monodon, kemudian merguensis, dan selanjutnya vaname. Sedangkan di Indonesia, monodon masih menjadi primadona pasar,” ujar Slamet.
Kinerja NTUPi positif
Indikator ekonomi mikro sub sektor perikanan budidaya sepanjang tahun 2018 terus memperlihatkan kinerja yang positif, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan Nilai Tukar Pembuidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPi) tumbuh positif dibanding periode yang sama tahun 2017.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan tren perkembangan NTPi hingga Oktober tahun 2018 tumbuh rata-rata sebesar 0,29 persen per bulan. Tercatat periode Oktober 2018 nilai NTPi sebesar 101,89 atau naik 2,38 persen dibanding periode yang sama tahun 2017 yang mencapai 99,52.
Begitu halnya dengan NTUPi, BPS juga mencatat selama periode yang sama sepanjang 2018 tumbuh positif, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 0,29 persen. Bulan Oktober 2018, nilai NTUPi tercatat sebesar 114,31 atau naik 3,68 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai 110,25.
NTPi merupakan rasio antara indeks yang diterima pembudidaya ikan dengan indeks yang dibayarkan. Jika melihat tren pertumbuhan NTPi yang positif sepanjang tahun 2018, dengan nilai lebih besar dari 100 menunjukkan bahwa ada perbaikan struktur ekonomi masyarakat pembudidaya ikan.
Struktur ekonomi tersebut yakni peningkatan pendapatan yang berdampak pada perbaikan daya beli masyarakat pembudidaya ikan, utamanya teradap akses kebutuhan dasar. Nilai NTPi yang positif sebesar 101,89 juga berpengaruh terhadap saving ratio, sehingga memungkinkan para pembudidaya ikan meningkatkan kapasitas usahanya melalui re-investasi.
Berdasarkan distribusi nilai NTPi di masing-masing Provinsi, tercatat pada periode Oktober 2018 nilai NTPi terbesar berturut-turut yakni Jawa Timur (107,11); Kepulauan Riau (107,11); Sumatera Barat (107,07); Maluku (106,77); dan Jawa Barat (106,28).
Dalam kurun waktu (2017 hingga triwulan III 2018), pendapatan pembudidaya secara nasional tercatat naik sebesar 8,6 persen, yakni dari Rp. 3,09 juta menjadi Rp. 3,36 juta pada TW III tahun 2018 ini. Pendapatan ini jauh lebih besar dibanding standar upah minimum secara nasional yang mencapai Rp. 2,25 juta.
Program gerakan pakan mandiri yang terus berkembang di sentral-sentral produksi juga telah memberikan efek besar dalam menekan biaya produksi budidaya. Nilai NTUPi sepanjang tahun 2018 yang tumbuh positif, menjadi indikasi bahwa kegiatan usaha budidaya ikan semakin efisien dan telah memberikan nilai tambah lebih besar. Bimo
Sumber : agrofarm

Rabu, 05 Desember 2018

Pengusaha Pakan Minta Kaji Ulang KJA

Trubus.id -- Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan usaha perikanan memang harus menjadi basis perekonomian utama yang harus didukung semua pihak. Tetapi, kegiatan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) harus saling mendukung sektor yang lain, seperti pariwisata dan faktor lingkungan. 
"Misalkan dengan membentuk kawasan Aqua Wisata, seperti Agro Wisata yang saat ini sedang dikembangkan. Meskipun budidaya perikanan sangat dibutuhkan dan harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, Sustainable Aquaculture is a must, “ ujar Menteri Susi.  
Untuk masalah ketersediaan bahan baku, menteri Susi menyampaikan kepada Kementan agar ketersediaan bahan baku seperti dedak padi, gaplek agar dijamin produksinya di dalam negeri. 
Sementara itu, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) berharap pemerintah mengkaji ulang pelarangan Keramba Jaring Apung (KJA) di waduk dan danau.
Anang Hermanta, ketua divisi pakan ikan dan udang, GPMT mengatakan budidaya perikanan, baik udang maupun ikan berkembang dari tahun ke tahun di Indonesia, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya investor yang masuk dan tertarik dengan mendirikan parik pakan ikan dan udang.
Sekurangnya, kata Anang, dalam tiga tahun ini ada lima pabrik baru dari luar negeri yang invetasi di Indonesia. Namun demikian, mulai tahun ini khususnya produksi ikan air tawar cenderung menurun karena mulai digusurnya KJA di waduk dan danau.
Sebagaimana diketahui sejumlah daerah tengah mengkaji pengurangan KJA di waduk dan danau, karena KJA dianggap sebagai pencemar utama pencemaran air, padahal hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Riset Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa sumber pencemaran dari budidaya perikanan relatif rendah jika dibandingkan dengan sumber pencemar lainnya dari hulu dan DAS (Daerah Aliran Sungai)
"Saat ini para pembudidaya KJA sudah menyadari, mereka mau ditata dan dibina agar budidaya yang mereka lakukan berkelanjutan. Mereka sangat merasakan bahwa air adalah ladang hidup mereka yang harus dijaga kelestariannya,” kata Anang.
Dia pun menyampaikan bahwa dari anggota GPMT juga melakukan upaya upaya yang sama, seperti mengembangkan pakan apung yang ramah lingkungan dimana pakan ini tidak jatuh ke dasar perairan. Juga membuat pakan yang rendah Phospor, serta mengajarkan kepada para pembudidaya mengenai feeding management yang baik. Upaya lain anggota GPMT bersama dengan pembudidaya melakukan bersih-bersih waduk secara berkala.
Menurut catatan GPMT, KJA merupakan penyokong terbesar produksi ikan budidaya nasional. KJA juga memberikan sosial ekonomi bagi masyarakat yang sangat besar. KJA memberikan multiplier effect bagi usaha lainnya. Akan menjadi masalah besar bagi produksi ikan nasional dan stake holder budidaya bila KJA digusur atau dinolkan.
“Mengingat manfaatnya yang begitu besar, sebaiknya kita bersama-sama menata KJA, membina pembudidaya KJA, mengatur kembali sesuai dengan daya dukungnya, agar KJA ini menjadi usaha budidaya yang berkelanjutan jangan malah di-zero-kan” tambah Anang.
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambahkan produksi perikanan budidaya selama 5 tahun terakhir (2013-2017) tumbuh rata-rata sebesar 4,97% tahun. Tahun 2017.  Produksi perikanan nasional tercatat 16 juta ton. [KW]
Sumber : Trubus

Perusahaan Pakan Minta Budidaya Ikan Jaring Terapung Tidak Dilarang


Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) berharap pemerintah mengkaji ulang pelarangan keramba jaring apung (KJA) di waduk dan danau.
Anang Hermanta, ketua divisi pakan ikan dan udang, GPMT mengatakan budidaya perikanan, baik udang maupun ikan berkembang dari tahun ke tahun di Indonesia, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya investor yang masuk dan tertarik dengan mendirikan parik pakan ikan dan udang.
Sekurangnya, kata Anang, dalam tiga tahun ini ada lima pabrik baru dari luar negeri yang invetasi di Indonesia. Namun demikian, mulai tahun ini khususnya produksi ikan air tawar cenderung menurun disebabkan karena mulai digusurnya keramba jaring apung (KJA) di waduk dan danau.
Sebagaimana diketahui sejumlah daerah tengah mengkaji pengurangan KJA di waduk dan danau, karena KJA dianggap sebagai pencemar utama pencemaran air, padahal hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Riset Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa sumber pencemaran dari budidaya perikanan relatif rendah jika dibandingkan dengan sumber pencemar lainnya dari hulu dan DAS (Daerah Aliran Sungai)
"Saat ini para pembudidaya KJA sudah menyadari bahwa mereka mau untuk ditata dan dibina agar budidaya yang mereka lakukan berkelanjutan. Mereka sangat merasakan bahwa air adalah ladang hidup mereka yang harus dijaga kelestariannya,” kata Anang.
Dia pun menyampaikan bahwa dari anggota GPMT juga melakukan upaya upaya yang sama, seperti mengembangkan pakan apung yang ramah lingkungan dimana pakan ini tidak jatuh ke dasar perairan. Juga membuat pakan yang rendah Phospor, serta mengajarkan kepada para pembudidaya mengenai feeding management yang baik. Upaya lain anggota GPMT bersama dengan pembudidaya melakukan bersih-bersih waduk secara berkala.
Menurut catatan GPMT, KJA merupakan penyokong terbesar produksi ikan budidaya nasional. KJA juga memberikan sosial ekonomi bagi masyarakat yang sangat besar. KJA memberikan multiplier effect bagi usaha lainnya. Akan menjadi masalah besar bagi produksi ikan nasional dan stake holder budidaya bila KJA digusur atau dinolkan.
“Mengingat manfaatnya yang begitu besar, sebaiknya kita bersama-sama menata KJA, membina pembudidaya KJA, mengatur kembali sesuai dengan daya dukungnya, agar KJA ini menjadi usaha budidaya yang berkelanjutan jangan malah di-zero-kan” imbuh Anang.
Menteri Kelautan dan Perikanan pun mengatakan bahwa sebagian besar wilayah Indonesaia adalah air, jadi seharusnya usaha perikanan menjadi basis perekonomian utama,yang harus didukung semua pihak. “Meskipun budidaya perikanan sangat dibutuhkan dan harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, Sustainable Aquaculture is a must “ ujar Susi dalam pertemuan nya dengan sejumlah asosiasi perikanan di Forum Aquatica Asia dan Indoaqua 2018.
Lebih jauh Ibu Susi juga menyarankan agar kegiatan budidaya KJA bisa saling mendukung sektor yang lain, seperti pariwisata, misalkan dengan membentuk kawasan Aqua Wisata, seperti Agro Wisata yang saat ini sedang dikembangkan.
Selain itu, GPMT juga mengapresiasi kebijakan pemerintah karena telah tersedianya tepung ikan lokal sejak kebijakan pemberantasan ilegal fishing. "Untuk masalah ketersediaan bahan baku lainnya Ibu Menteri telah bersedia menyampaikan kepada Kementan agar ketersediaan bahan baku dari sektor pertanian seperti dedak padi, gaplek agar dijamin produksinya di dalam negeri," kata Anang.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Slamet Soebjakto menambahkan produksi perikanan budidaya selama 5 tahun terakhir (2013-2017) tumbuh rata-rata sebesar 4,97% tahun. Tahun 2017, katanya, produksi perikanan nasional tercatat 16 juta ton.
Sumber : Bisnis

Rabu, 07 November 2018


Produksi Jagung Nasional Terganjal Biaya Transportasi

Sabtu 03 Nov 2018 17:28 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Friska Yolanda


Biaya transportasi domestik lebih mahal dibandingkan ekspor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya memenuhi kebutuhan jagung dari produksi dalam negeri tanpa impor. Namun, upaya ini terganjal biaya transportasi
Pada 2018 Kementan mengalokasikan bantuan benih jagung seluas 2,8 juta hektare yang tersebar 33 provinsi, untuk meningkatkan produksi. Sekretaris Jendral Kementan Syukur Irwantoro mengatakan pihaknya juga telah menganggarkan pembangunan pengeringan jagung (dryer) sebanyak 1.000 unit untuk petani.
“Upaya-upaya lain terus kami mendorong kementerian terkait dan pemerintah daerah memperbaiki rantai pasok pemasaran jagung dan membantu resi gudang di daerah agar berfungsi optimal, sehingga petani tetap terpaku pada sistem konvesional pasok jagung,” ujarnya saat konferensi pers di Gedung Kementan, Sabtu (3/11).
Menurutnya, selama ini Kementan juga telah mendorong pemprov membangun buffer storage, yakni menyerap surplus produksi pada waktu puncak panen, dan menyimpannya untuk dilepas kembali pada waktu produksi turun.
Namun kondisi tersebut tidak sejalan dengan biaya transportasi. Berdasarkan catatan Kementan, terdapat perbedaan biaya transportasi tujuan penjualan pasar domestik dan pasar ekspor.
Biaya transportasi dari Tanjung Priok ke Tanjung Pandan lebih mahal dari Priok ke Pelabuhan Port Klang Singapura. Dari Tanjung Priok ke Pelabuhan Tanjung (Belitung) perjalanan tiket untuk mobil angkut 14 ton sebesar Rp 33 juta, belum termasuk biaya solar mobil dan biaya lainnya. "Sementara itu, dari Priok ke Klang Singapura untuk 24-27 ton biayanya sebesar 1.750 dolar AS atau sekitar Rp 26 juta, sudah termasuk dengan pengurusan semua dokumen,” ungkapnya.
Padahal, menurutnya, Kementan telah memastikan produksi jagung nasional pada tahun ini mengalami surplus, bahkan telah melakukan ekspor sebanyak 380ribu ton. “Sejak diberhentikan importasi jagung untuk pakan tahun lalu sebesar 3,5 juta ton, pemerintah telah menghemat devisa sekitar Rp 10 triliun,” ucapnya. 
Sumber :Republika