Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan strategis terkait impor bahan baku pakan ternak pada tahun 2026 sebagai respons atas tingginya ketergantungan industri pakan nasional terhadap bahan baku impor serta fluktuasi harga global. Kebijakan ini berfokus pada pengendalian pasokan dan harga bahan baku utama, khususnya bungkil kedelai (soybean meal/SBM) yang menjadi komponen penting dalam formulasi pakan ternak.
Pengalihan Impor Bungkil Kedelai ke BUMN
Mulai awal 2026, pemerintah resmi mengalihkan kewenangan impor bungkil kedelai kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penugasan ini diberikan kepada PT Berdikari untuk mengimpor dan mendistribusikan SBM bagi kebutuhan industri pakan dan peternak nasional. Kebijakan tersebut bertujuan agar negara memiliki kontrol lebih besar terhadap pasokan bahan baku strategis, sekaligus menekan gejolak harga pakan di tingkat peternak.
Dalam skema yang ditetapkan, PT Berdikari ditugaskan mengimpor sekitar 5 juta ton bungkil kedelai sepanjang 2026. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menghindari praktik spekulasi dan ketidakpastian pasokan yang selama ini kerap terjadi ketika impor sepenuhnya dilakukan oleh mekanisme pasar.
Tujuan Kebijakan Impor Bahan Baku Pakan
Kebijakan impor bahan baku pakan di 2026 diarahkan untuk:
Menjaga ketersediaan pasokan bahan baku pakan strategis sepanjang tahun.
Mengendalikan harga pakan ternak agar tidak melonjak akibat fluktuasi harga internasional.
Memperkuat peran negara dalam komoditas pangan dan pakan strategis, sejalan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat stabilisasi, bukan untuk menghambat industri pakan, melainkan memastikan keberlanjutan usaha peternakan nasional.
Tantangan dan Respons Industri
Meski dinilai strategis, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran dari sebagian pelaku industri dan pengamat. Beberapa pihak menilai bahwa perubahan sistem impor yang cukup cepat berpotensi menimbulkan gangguan pasokan di awal implementasi serta risiko kenaikan harga pakan jika distribusi tidak berjalan lancar.
Pengamat industri perunggasan juga mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur logistik BUMN, termasuk gudang penyimpanan dan jaringan distribusi, agar volume impor besar dapat disalurkan tepat waktu ke feedmill dan peternak.
Ketergantungan Impor Masih Tinggi
Data awal 2026 menunjukkan bahwa sekitar 60–70 persen bahan baku pakan ternak nasional masih bergantung pada impor, terutama untuk sumber protein seperti bungkil kedelai. Kondisi ini membuat industri pakan Indonesia sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan perdagangan global, nilai tukar, dan biaya logistik internasional.
Karena itu, selain pengaturan impor, pemerintah dan akademisi mendorong pengembangan bahan baku pakan lokal sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor.
Penutup
Kebijakan impor bahan baku pakan ternak tahun 2026 menandai upaya pemerintah untuk lebih aktif mengelola rantai pasok pakan nasional. Pengalihan impor bungkil kedelai ke BUMN diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan, meskipun tantangan implementasi masih perlu diawasi secara ketat. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada koordinasi pemerintah, BUMN, industri pakan, serta peternak.
Sumber
- Editor Indonesia – Impor Bungkil Kedelai Dialihkan ke BUMN, Pengamat Wanti-wanti Risiko ke Industri Ayam
- Republika – Pengalihan Impor Bungkil Kedelai ke BUMN Dinilai Jadi Langkah Strategis
- Arah Pena – PT Berdikari Ditugaskan Impor 5 Juta Ton Bungkil Kedelai
- Majalah Infovet – Pemerintah Batasi Impor Bungkil Kedelai untuk Pakan Ternak
- Poultry Indonesia – SBM Imports Redirected, Government Grants Transition Period
- SMG Bisnis – Hampir 70 Persen Bahan Pakan Ternak Masih Impor




