Rabu, 12 Desember 2018

Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti berkunjung ke Booth GPMT di Indoaqua 2018


Menteri Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti berkunjung ke Booth GPMT di acara pameran dan seminar Indoaqua 2018.

Jumat, 07 Desember 2018

KKP Genjot Ekspor Perikanan Budidaya ke Timur Tengah dan Jepang

Slamet Soebjakto, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada acara penutupan pada acara Aquatica Asia & Indoaqua 2018 di Jakarta/ist

Agrofarm.co.id-Produksi perikanan budidaya selama 5 tahun terakhir (2013-2017) tumbuh rata-rata sebesar 4,97 persen per tahun. Tahun 2017 produksi perikanan nasional tercatat 16.114.991 ton, atau naik 0,74 persen dari tahun 2016 yang mencapai 16.002.319 ton
BPS mencatat Sepanjang 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) nilai ekspor perikanan budidaya tumbuh rata-rata pertahun sebesar 5,24 persen. Tahun 2017 ekspor perikanan budidaya tercatat sebesar 1,83 milyar USD atau naik 13,47 persen dibanding tahun 2016.
“Kinerja positif ini patut menjadi titik tolak dalam mendorong ekspor perikanan budidaya nasional, sehingga secara langsung berkonribusi lebih besar lagi terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Slamet Soebjakto, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada acara penutupan pada acara Aquatica Asia & Indoaqua 2018 di Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Menurutnya, target ekspor ke depan, yang akan digenjot yakni Catfish. Hal ini untuk untuk mengambil alih pangsa pasar patin dunia yang sebelumnya hamper 80 persen dikuasai Vietnam. Saat ini produk patin Vietnamtengah di embargo oleh negara-negara importir.
“Kebutuhan patin dunia sebesar 700.000 ton, sehingga Indonesia memiliki peluang untuk mengambil alih supply share patin Vietnam di pasar global hingga mencapai lebih kurang 570.000 ton,” ungkap Slamet.
“Indonesia juga berhasil membuka peluang pasar di Timur Tengah yang saat ini kebutuhannya cukup besar yakni sebanyak 50.000 ton 60.000 ton. Indonesia saat ini sedang branding patin nasional dengan nama INDONESIAN PANGASIUS,” tambahnya.
Udang juga masih menjadi komoditas utama yang dikembangkan untuk ekspor. KKP telah melakukan pooling preference kepada konsumen di beberapa negara untuk mengetahui pilihan konsumen terhadap jenis udang yang disukai.
“Konsumen di Jepang lebih menyukai udang monodon, kemudian merguensis, dan selanjutnya vaname. Sedangkan di Indonesia, monodon masih menjadi primadona pasar,” ujar Slamet.
Kinerja NTUPi positif
Indikator ekonomi mikro sub sektor perikanan budidaya sepanjang tahun 2018 terus memperlihatkan kinerja yang positif, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan Nilai Tukar Pembuidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPi) tumbuh positif dibanding periode yang sama tahun 2017.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan tren perkembangan NTPi hingga Oktober tahun 2018 tumbuh rata-rata sebesar 0,29 persen per bulan. Tercatat periode Oktober 2018 nilai NTPi sebesar 101,89 atau naik 2,38 persen dibanding periode yang sama tahun 2017 yang mencapai 99,52.
Begitu halnya dengan NTUPi, BPS juga mencatat selama periode yang sama sepanjang 2018 tumbuh positif, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 0,29 persen. Bulan Oktober 2018, nilai NTUPi tercatat sebesar 114,31 atau naik 3,68 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai 110,25.
NTPi merupakan rasio antara indeks yang diterima pembudidaya ikan dengan indeks yang dibayarkan. Jika melihat tren pertumbuhan NTPi yang positif sepanjang tahun 2018, dengan nilai lebih besar dari 100 menunjukkan bahwa ada perbaikan struktur ekonomi masyarakat pembudidaya ikan.
Struktur ekonomi tersebut yakni peningkatan pendapatan yang berdampak pada perbaikan daya beli masyarakat pembudidaya ikan, utamanya teradap akses kebutuhan dasar. Nilai NTPi yang positif sebesar 101,89 juga berpengaruh terhadap saving ratio, sehingga memungkinkan para pembudidaya ikan meningkatkan kapasitas usahanya melalui re-investasi.
Berdasarkan distribusi nilai NTPi di masing-masing Provinsi, tercatat pada periode Oktober 2018 nilai NTPi terbesar berturut-turut yakni Jawa Timur (107,11); Kepulauan Riau (107,11); Sumatera Barat (107,07); Maluku (106,77); dan Jawa Barat (106,28).
Dalam kurun waktu (2017 hingga triwulan III 2018), pendapatan pembudidaya secara nasional tercatat naik sebesar 8,6 persen, yakni dari Rp. 3,09 juta menjadi Rp. 3,36 juta pada TW III tahun 2018 ini. Pendapatan ini jauh lebih besar dibanding standar upah minimum secara nasional yang mencapai Rp. 2,25 juta.
Program gerakan pakan mandiri yang terus berkembang di sentral-sentral produksi juga telah memberikan efek besar dalam menekan biaya produksi budidaya. Nilai NTUPi sepanjang tahun 2018 yang tumbuh positif, menjadi indikasi bahwa kegiatan usaha budidaya ikan semakin efisien dan telah memberikan nilai tambah lebih besar. Bimo
Sumber : agrofarm

Rabu, 05 Desember 2018

Pengusaha Pakan Minta Kaji Ulang KJA

Trubus.id -- Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan usaha perikanan memang harus menjadi basis perekonomian utama yang harus didukung semua pihak. Tetapi, kegiatan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) harus saling mendukung sektor yang lain, seperti pariwisata dan faktor lingkungan. 
"Misalkan dengan membentuk kawasan Aqua Wisata, seperti Agro Wisata yang saat ini sedang dikembangkan. Meskipun budidaya perikanan sangat dibutuhkan dan harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, Sustainable Aquaculture is a must, “ ujar Menteri Susi.  
Untuk masalah ketersediaan bahan baku, menteri Susi menyampaikan kepada Kementan agar ketersediaan bahan baku seperti dedak padi, gaplek agar dijamin produksinya di dalam negeri. 
Sementara itu, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) berharap pemerintah mengkaji ulang pelarangan Keramba Jaring Apung (KJA) di waduk dan danau.
Anang Hermanta, ketua divisi pakan ikan dan udang, GPMT mengatakan budidaya perikanan, baik udang maupun ikan berkembang dari tahun ke tahun di Indonesia, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya investor yang masuk dan tertarik dengan mendirikan parik pakan ikan dan udang.
Sekurangnya, kata Anang, dalam tiga tahun ini ada lima pabrik baru dari luar negeri yang invetasi di Indonesia. Namun demikian, mulai tahun ini khususnya produksi ikan air tawar cenderung menurun karena mulai digusurnya KJA di waduk dan danau.
Sebagaimana diketahui sejumlah daerah tengah mengkaji pengurangan KJA di waduk dan danau, karena KJA dianggap sebagai pencemar utama pencemaran air, padahal hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Riset Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa sumber pencemaran dari budidaya perikanan relatif rendah jika dibandingkan dengan sumber pencemar lainnya dari hulu dan DAS (Daerah Aliran Sungai)
"Saat ini para pembudidaya KJA sudah menyadari, mereka mau ditata dan dibina agar budidaya yang mereka lakukan berkelanjutan. Mereka sangat merasakan bahwa air adalah ladang hidup mereka yang harus dijaga kelestariannya,” kata Anang.
Dia pun menyampaikan bahwa dari anggota GPMT juga melakukan upaya upaya yang sama, seperti mengembangkan pakan apung yang ramah lingkungan dimana pakan ini tidak jatuh ke dasar perairan. Juga membuat pakan yang rendah Phospor, serta mengajarkan kepada para pembudidaya mengenai feeding management yang baik. Upaya lain anggota GPMT bersama dengan pembudidaya melakukan bersih-bersih waduk secara berkala.
Menurut catatan GPMT, KJA merupakan penyokong terbesar produksi ikan budidaya nasional. KJA juga memberikan sosial ekonomi bagi masyarakat yang sangat besar. KJA memberikan multiplier effect bagi usaha lainnya. Akan menjadi masalah besar bagi produksi ikan nasional dan stake holder budidaya bila KJA digusur atau dinolkan.
“Mengingat manfaatnya yang begitu besar, sebaiknya kita bersama-sama menata KJA, membina pembudidaya KJA, mengatur kembali sesuai dengan daya dukungnya, agar KJA ini menjadi usaha budidaya yang berkelanjutan jangan malah di-zero-kan” tambah Anang.
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambahkan produksi perikanan budidaya selama 5 tahun terakhir (2013-2017) tumbuh rata-rata sebesar 4,97% tahun. Tahun 2017.  Produksi perikanan nasional tercatat 16 juta ton. [KW]
Sumber : Trubus

Perusahaan Pakan Minta Budidaya Ikan Jaring Terapung Tidak Dilarang


Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) berharap pemerintah mengkaji ulang pelarangan keramba jaring apung (KJA) di waduk dan danau.
Anang Hermanta, ketua divisi pakan ikan dan udang, GPMT mengatakan budidaya perikanan, baik udang maupun ikan berkembang dari tahun ke tahun di Indonesia, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya investor yang masuk dan tertarik dengan mendirikan parik pakan ikan dan udang.
Sekurangnya, kata Anang, dalam tiga tahun ini ada lima pabrik baru dari luar negeri yang invetasi di Indonesia. Namun demikian, mulai tahun ini khususnya produksi ikan air tawar cenderung menurun disebabkan karena mulai digusurnya keramba jaring apung (KJA) di waduk dan danau.
Sebagaimana diketahui sejumlah daerah tengah mengkaji pengurangan KJA di waduk dan danau, karena KJA dianggap sebagai pencemar utama pencemaran air, padahal hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Riset Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa sumber pencemaran dari budidaya perikanan relatif rendah jika dibandingkan dengan sumber pencemar lainnya dari hulu dan DAS (Daerah Aliran Sungai)
"Saat ini para pembudidaya KJA sudah menyadari bahwa mereka mau untuk ditata dan dibina agar budidaya yang mereka lakukan berkelanjutan. Mereka sangat merasakan bahwa air adalah ladang hidup mereka yang harus dijaga kelestariannya,” kata Anang.
Dia pun menyampaikan bahwa dari anggota GPMT juga melakukan upaya upaya yang sama, seperti mengembangkan pakan apung yang ramah lingkungan dimana pakan ini tidak jatuh ke dasar perairan. Juga membuat pakan yang rendah Phospor, serta mengajarkan kepada para pembudidaya mengenai feeding management yang baik. Upaya lain anggota GPMT bersama dengan pembudidaya melakukan bersih-bersih waduk secara berkala.
Menurut catatan GPMT, KJA merupakan penyokong terbesar produksi ikan budidaya nasional. KJA juga memberikan sosial ekonomi bagi masyarakat yang sangat besar. KJA memberikan multiplier effect bagi usaha lainnya. Akan menjadi masalah besar bagi produksi ikan nasional dan stake holder budidaya bila KJA digusur atau dinolkan.
“Mengingat manfaatnya yang begitu besar, sebaiknya kita bersama-sama menata KJA, membina pembudidaya KJA, mengatur kembali sesuai dengan daya dukungnya, agar KJA ini menjadi usaha budidaya yang berkelanjutan jangan malah di-zero-kan” imbuh Anang.
Menteri Kelautan dan Perikanan pun mengatakan bahwa sebagian besar wilayah Indonesaia adalah air, jadi seharusnya usaha perikanan menjadi basis perekonomian utama,yang harus didukung semua pihak. “Meskipun budidaya perikanan sangat dibutuhkan dan harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, Sustainable Aquaculture is a must “ ujar Susi dalam pertemuan nya dengan sejumlah asosiasi perikanan di Forum Aquatica Asia dan Indoaqua 2018.
Lebih jauh Ibu Susi juga menyarankan agar kegiatan budidaya KJA bisa saling mendukung sektor yang lain, seperti pariwisata, misalkan dengan membentuk kawasan Aqua Wisata, seperti Agro Wisata yang saat ini sedang dikembangkan.
Selain itu, GPMT juga mengapresiasi kebijakan pemerintah karena telah tersedianya tepung ikan lokal sejak kebijakan pemberantasan ilegal fishing. "Untuk masalah ketersediaan bahan baku lainnya Ibu Menteri telah bersedia menyampaikan kepada Kementan agar ketersediaan bahan baku dari sektor pertanian seperti dedak padi, gaplek agar dijamin produksinya di dalam negeri," kata Anang.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Slamet Soebjakto menambahkan produksi perikanan budidaya selama 5 tahun terakhir (2013-2017) tumbuh rata-rata sebesar 4,97% tahun. Tahun 2017, katanya, produksi perikanan nasional tercatat 16 juta ton.
Sumber : Bisnis

Rabu, 07 November 2018


Produksi Jagung Nasional Terganjal Biaya Transportasi

Sabtu 03 Nov 2018 17:28 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Friska Yolanda


Biaya transportasi domestik lebih mahal dibandingkan ekspor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya memenuhi kebutuhan jagung dari produksi dalam negeri tanpa impor. Namun, upaya ini terganjal biaya transportasi
Pada 2018 Kementan mengalokasikan bantuan benih jagung seluas 2,8 juta hektare yang tersebar 33 provinsi, untuk meningkatkan produksi. Sekretaris Jendral Kementan Syukur Irwantoro mengatakan pihaknya juga telah menganggarkan pembangunan pengeringan jagung (dryer) sebanyak 1.000 unit untuk petani.
“Upaya-upaya lain terus kami mendorong kementerian terkait dan pemerintah daerah memperbaiki rantai pasok pemasaran jagung dan membantu resi gudang di daerah agar berfungsi optimal, sehingga petani tetap terpaku pada sistem konvesional pasok jagung,” ujarnya saat konferensi pers di Gedung Kementan, Sabtu (3/11).
Menurutnya, selama ini Kementan juga telah mendorong pemprov membangun buffer storage, yakni menyerap surplus produksi pada waktu puncak panen, dan menyimpannya untuk dilepas kembali pada waktu produksi turun.
Namun kondisi tersebut tidak sejalan dengan biaya transportasi. Berdasarkan catatan Kementan, terdapat perbedaan biaya transportasi tujuan penjualan pasar domestik dan pasar ekspor.
Biaya transportasi dari Tanjung Priok ke Tanjung Pandan lebih mahal dari Priok ke Pelabuhan Port Klang Singapura. Dari Tanjung Priok ke Pelabuhan Tanjung (Belitung) perjalanan tiket untuk mobil angkut 14 ton sebesar Rp 33 juta, belum termasuk biaya solar mobil dan biaya lainnya. "Sementara itu, dari Priok ke Klang Singapura untuk 24-27 ton biayanya sebesar 1.750 dolar AS atau sekitar Rp 26 juta, sudah termasuk dengan pengurusan semua dokumen,” ungkapnya.
Padahal, menurutnya, Kementan telah memastikan produksi jagung nasional pada tahun ini mengalami surplus, bahkan telah melakukan ekspor sebanyak 380ribu ton. “Sejak diberhentikan importasi jagung untuk pakan tahun lalu sebesar 3,5 juta ton, pemerintah telah menghemat devisa sekitar Rp 10 triliun,” ucapnya. 
Sumber :Republika


Kamis, 04 Oktober 2018

Teknologi Informasi untuk Tingkatkan Daya Saing Produk Akuakultur, Seperti Apa?

oleh  di 4 October 2018
Produk akuakultur yang ada di Indonesia, dihimbau untuk bisa meningkatkan daya saingnya hingg ke level tertinggi karena saat ini persaingan dunia perdagangan di dunia sangatlah ketat. Tanpa meningkatkan daya saing, maka produk akuakultur mustahil untuk bisa bersaing dengan produk serupa yang berasal dari negara lain.
Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto, untuk bisa menghasilkan produk berdaya saing yang tinggi, maka diperlukan dukungan yang kuat dari teknologi yang efisien, mutu produk yang terjamin, dan rantai sistem produksi yang efisien dari hulu ke hilir.
“Serta sumber daya manusia (SDM) maupun mesin yang efisien,” ucapnya di Jakarta, pekan lalu.
Slamet menerangkan, dengan kehadiran teknologi digital yang mumpuni, maka itu akan menciptakan efisiensi mata rantai pasok industri perikanan dan juga sekaligus terciptanya pemberdayaan bagi pembudidaya skala kecil. Kehadiran teknologi, juga akan memotong rantai bisnis yang panjang saat distribusi produk perikanan budidaya dilakukan.
Adapun, rantai bisnis yang panjang tersebut, biasanya selalu dimulai dari pembudidaya ikan sampai berakhir di tangan konsumen. Ketergantungan dengan rantai bisnis yang panjang tersebut, mengakibatkan akumulasi margin dalam komponen harga banyak dibebankan kepada konsumen. Kebiasaan itu, harus diubah untuk meningkatkan daya saing produk akuakultur.
Jika mengadopsi teknologi digital, Slamet menyebutkan, para pembudidaya akan bisa memasarkan produknya langsung ke konsumen tanpa harus melewati rantai pasok yang panjang. Jika itu bisa diwujudkan, maka biaya transaksi juga pada akhirnya menjadi lebih murah dan pada akhirnya biaya margin bisa ditekan seminimal mungkin kepada konsumen.
“Pada akhirnya, pembudidaya ikan akan menikmati harga jual yang lebih baik, sementara konsumen juga mendapatkan harga jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya,” tuturnya.
Melihat ada manfaat untuk pembudidaya dan konsumen, Slamet mengatakan, KKP terus mendorong pembudidaya untuk menerapkan akuakultur berbasis teknologi digital untuk e-commerce. Adapun, tujuannya adalah, memperpendek rantai distribusi yang tidak efisien karena mendekatkan produsen ikan dengan pasar ritel (eceran), dan memberikan kepastian harga di pembudidaya ikan dan konsumen.
Kemudian, tujuan berikutnya, adalah meningkatkan konektivitas serta menghilangkan batas jarak, ruang dan waktu untuk menyediakan sarana input dan pasar dalam pengembangan industrisasi akuakultur, dan menghadirkan model bisnis akuakultur yang efisien di tengah-tengah masyarakat.
Industri 4.0
Pemanfaatan teknologi e-commerce dalam distribusi produk akuakultur, menurut Slamet Soebjakto, juga menjadi peluang yang bagus bagi pembudidaya ikan di Nusantara. Mengingat, saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan seperti persaingan global melaui era revolusi industri ke-4 atau dikenal dengan sebutan Industri 4.0.
“Isu utama yang diangkat dalam era ini yaitu daya saing dan produktivitas,” sebutnya.
Berkaitan dengan industri 4.0 tersebut, Slamet menjelaskan bahwa saat ini sedang terjadi transformasi industrialisasi akuakultur menuju otomatisasi dan digitalisasi. Adapun, perubahan itu meliputi transformasi dari berorientasi pada eksploitasi sumberdaya alam (SDA) menunju efisiensi SDA, jasa dan peningkatan nilai tambah dan produktivitas.
Kemudian, transformasi dari penggunaan unskilled tenaga kerja menuju penciptaan lapangan kerja yang benar-benar diperuntukkan bagi SDM terlatih. Dengan demikian, lapangan kerja untuk unskilled tenaga kerja pada akhirnya dapat berkurang. Terakhir, transformasi dari kondisi akses pasar yang terbatas dan daya saing produk yang rendah menuju akses pasar yang terbuka luas (hyper koneksi), berdaya saing tinggi dan manajemen yang efisien.
Menurut Slamet, kehadiran teknologi informasi akan dirasakan banyak manfaatnya jika memang digunakan dengan benar oleh para pembudidaya ikan. Termasuk, untuk mendapatkan informasi ketersediaan benih unggul, pakan, sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya.
“Teknologi informasi dapat mengefisienkan rantai distribusi, sehingga harga jual di tingkat konsumen lebih murah dari pasar tradisional,” ucapnya.
Contoh inovasi digital yang sudah dilakukan dalam industri akuakultur adalah terciptanya Minapoli oleh seorang anak muda bernama Rully Setya Purnama. Inovasi tersebut berperan sebagai hub jaringan informasi dan bisnis perikanan. Menurut Rully, teknologi itu tujuan untuk memperluas dan memperkuat sekaligus sinergi jaringan industri perikanan.
Selain Minapoli, teknologi lain yang ikut meramaikan transformasi industri akuakultur di Indonesia, adalah E-fishery, Iwa-Ke, fisHby, Jala, InFishta dan Growpal. E-fishery adalah teknologi pintar yang berperan sebagai solusi pemberian pakan yang mudah dan efisien dan sekaligus mengintegrasikan pemberian pakan dengan metode continuous feeding untuk memenuhi pola makan udang yang terus menerus.
Kemudian, Iwa-Ke adalah start up aplikasi pemasaran beragam ikan seperti ikan nila merah, patin dan gurami. Adapun, sarana yang dipakai antara lain Go-Jek, Iwa-Ke Depot, dan mitra pembudidaya yang luasnya sudah mencapai lebih dari 60 hektare dan jaringan pembudidaya di berbagai provinsi.
Sementara, FisHby merupakan start up digital akuakultur untuk menggalang dana yang dibutuhkan pembudidaya untuk kemudian menyalurkannya sesuai dengan perjanjian di awal. Kemudian, Jala adalah solusi bertambak udang yang menawarkan sistem manajemen terkini, dengan berbasis data, untuk membantu petambak membuat keputusan manajemen yang tepat berdasarkan informasi aktual yang terjadi di tambak.
Pencarian Modal
Dalam hal investasi akuakultur, start up berbasis digital seperti InFishta membantu pencarian modal invertasi perikanan yang dapat berdampak sosial sehingga membantu pembudidaya ikan untuk mendapatkan sumber modal, sekaligus mendapatkan keuntungan. Kemudian, Growpal memberikan peluang untuk membuat perubahan secara sosial melalui penanaman investasi dengan keuntungan yang menjanjikan di sektor perikanan dan kelautan.
Koordinator Manajemen Program Digital Amoeba Telkom Fauzan Feisal mengatakan, untuk mendukung digitalisasi sektor-sektor ekonomi di Indonesia, salah satunya dimulai dari sektor agribisnis, Telkom memulai pembangunan jaringan kerja digitalisasi dengan industri perikanan budidaya. Upaya tersebut, bertujuan untuk mengangkat industri akuakultur menjadi lebih besar dan efisien.
Pemanfaatan teknologi digital sendiri, menurut Slamet Soebjakto, sudah diterapkan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) seperti sistem perizinan daring melalui aplikasi kegiatan usaha bisnis akuakultur (AKUBISA) yang meliputi izin pemasukan ikan hidup (SIAPIH), izin pengangkutan ikan hidup hasil budidaya (SIKPI), serta rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal (RPIPM).
Kemudian, pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi teknologi untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi usaha perikanan budidaya dan meningkatan daya saing produksi melalui aplikasi pemanfaatan autofeeder, penerapan budidaya sistem bioflok, serta budidaya sistem keramba jaring apung (KJA) lepas pantai yang berbasis pada teknologi digital.
“Kita bersyukur, di era digitalisasi saat ini telah lahir banyak sekali startup di kalangan anak-anak muda kreatif termasuk sebagai startup di bidang teknologi digital di bidang akuakultur, dimana mereka mampu menghadirkan model bisnis akuakultur yang efisien di tengah-tengah masyarakat,” ujar dia.
Dengan pengembangan teknologi yang dilakukan start up, Slamet menyebutkan, di masa mendatang bisnis akuakultur akan mampu berdaya saing dan tidak ketinggalan dari sektor-sektor lainnya dalam pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, juga mendorong percepatan pemanfaatan potensi ekonomi sumber daya akuakultur bagi kemajuan perekonomian secara nasional.
Ketua Komtap Industri Pengolahan Makanan dan Protein Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Thomas Darmawan mengatakan, konsumsi prosuk ikan per kapita di Indonesia pada 2018 mencapai angka sebesar 43,88 kilogram/kapital/tahun. Dengan jumlah tersebut, dibutuhkan peran teknologi informasi berbasis e-commerce seperti Go-Food, GoBox, Blibli, Tokopedia, dan lain-lain.
“Untuk menjadi eksportir perikanan yang handal serta Feed to The World(penyumbang makanan bagi dunia), sangat diperlukan peran industri digital untuk menciptakan produk masa depan, seperti ditampilkan produk dengan inovasi baru, produk-produk siap saji dan pengolahan dan pengemasan terstandardisasi,” papar dia.
Sumber : Mongabay

Jumat, 31 Agustus 2018

Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Pelajari Ketentuan Bea Cukai

Semarangpos.com, SEMARANG — Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) yang merupakan wadah bagi perusahaan makanan ternak di Indonesia meningkatkan potensi bisnis para anggotanya dengan belajar mengenai bea dan cukai. Organisasi yang yang berdiri sejak 30 Oktober 1976 tersebut pun berkunjung ke Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (2/8/2018).
"Kedatangan kami ke sini bermaksud untuk silaturrahmi serta memperkenalkan GPMT sebagai organisasi perusahaan makanan ternak di Indonesia," kata Ketua Umum GPMT Desianto B. Utomo sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara, Senin (6/8/2018).
Kunjungan Desianto bersama perwakilan lain GPMT, seperti Ketua GPMT Johan dan Bendahara GPMT Achmad Razak tersebut, disambut Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Heru Purwedi Sembiring beserta para kepala seksi dan pejabat fungsional pemeriksa dokumen (PFPD) bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Bea CUkai Tanjung Emas.
Sebagai organisasi nasional, tambah Desianto, GPMT memiliki banyak anggota perusahaan yang melaksanakan kegiatan impor bahan baku dan beberapa di antaranya melakukan kegiatan impor di Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan wilayah Pengawasan Bea Cukai Tanjung Emas.
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Heru Purwedi Sembiring mengapresiasi kunjungan para perwakilan GPMT dan berharap dengan pertemuan tersebut dapat menjembatani para perusahaan yang menjadi anggota GPMT untuk mendapat informasi tentang berbagai aturan di Bea Cukai, sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar.

Sumber : Semarangpos/Solopos

Kamis, 02 Agustus 2018

GPMT: Kenaikan Harga Pakan Tidak Ada Campur Tangan Asosiasi Tetapi Diserahkan Sepenuhnya ke Pabrikan


Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) menyatakan keputusan penaikan harga pakan ikan diserahkan kepada setiap perusahaan menyusul penguatan dolar Amerika Serikat dan harga bungkil kedelai.
Ketua GPMT Denny D. Indradjaja mengatakan pabrikan bisa saja tidak menaikkan harga jual jika mampu mengombinasikan bungkil kedelai dengan bahan baku alternatif lain, misalnya tepung daging-tulang (meat bone meal/MBM) atau tepung gandum (wheat flour).
Kalaupun harus disesuaikan karena formulasi tak mampu mengejar pelemahan rupiah terhadap dolar AS, kenaikan harga jual pakan ikan diperkirakan tak tajam.
"Pabrikan pasti berhitung. Kalaupun terjadi [kenaikan harga jual], kami memperhitungkan daya beli pembudidaya, terutama pembudidaya ikan air tawar, seperti patin, lele," kata Denny, Senin (23/4/2018).
Jika melihat perkembangan nilai tukar rupiah terhadap greenback, produsen kemungkinan menaikkan harga jual 2-3 bulan lagi. Pasalnya, stok bahan baku yang ada saat ini dibeli 2-3 bulaan lalu, saat kurs rupiah masih di kisaran Rp13.500 per dolar AS. Meskipun demikian, GPMT tidak dapat memperkirakan kapan tepatnya produsen mulai menaikkan harga.
"Kami serahkan kepada masing-masing pabrik," kata Denny.
Sebelumnya, PT Cheil Jedang (CJ) Feed Indonesia berencana menaikkan harga jual pakan ikan bulan depan menyusul kenaikan biaya produksi akibat tren penguatan dolar AS dan lompatan harga bahan baku.
Tren penguatan kurs dolar AS terhadap mata uang Asia terjadi sejak awal tahun seiring dengan peningkatan peluang kenaikan suku bunga the Fed. Mengutip Bloomberg, sepanjang tahun berjalan (year to date) rupiah melemah 2,6% ke posisi Rp13.893 per dolar AS.
Sementara itu, harga kedelai sejak awal tahun hingga pertengahan April naik 10,7% menjadi US$1.064,8 sen per bushel di Chicago Board of Trade (CBOT), terpengaruh oleh penurunan stok global akibat kekeringan di Argentina, produsen kedelai terbesar ketiga di dunia.
Sumber : bisnis