Peraturan Badan Karantina Indonesia No. 9 Tahun 2024 tentang Dokumen dan Segel Karantina
Secara keseluruhan, peraturan ini dirancang untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan karantina di Indonesia, mengurangi risiko penyebaran penyakit atau hama, dan memastikan bahwa produk yang masuk atau keluar negara memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang ketat.
Secara keseluruhan, peraturan ini dirancang untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan karantina di Indonesia, mengurangi risiko penyebaran penyakit atau hama, dan memastikan bahwa produk yang masuk atau keluar negara memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang ketat.
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PRODUKSI PAKAN IKAN
TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PRODUKSI PAKAN IKAN
KKNI - PENERAPAN - PRODUKSI PAKAN IKAN 2024
KKNI - PENERAPAN - PRODUKSI PAKAN IKAN 2024 PERMEN KP NO. 29, BN 2024/NO. 899, 25 HLM PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PRODUKSI PAKAN IKAN
KKNI - PENERAPAN - PRODUKSI PAKAN IKAN 2024 PERMEN KP NO. 29, BN 2024/NO. 899, 25 HLM PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PRODUKSI PAKAN IKAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN DALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TENTANG KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN DALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS JAGUNG, TELUR AYAM RAS, DAN DAGING AYAM RAS
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS JAGUNG, TELUR AYAM RAS, DAN DAGING AYAM RAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, serta menimbang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan yang sudah tidak sesuai dan relevan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, maka Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan.
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, serta menimbang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan yang sudah tidak sesuai dan relevan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, maka Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019
tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia
tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2017
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 267 /PMK.010/2015
Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan
Pakan Untuk Pembuatan
Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau
Penyerahannya
Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Pertanian No. 22/PERMENTAN/PK.110/2017
Lampiran Permentan No. 22 tahun 2017
Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan
Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017
Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan
Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
Peraturan Menteri Pertanian No. 36/2016
PENGKAJIAN KEAMANAN PAKAN PRODUK REKAYASA GENETIK
PNBP Pertanian No 35 / 2016
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
Peraturan Menteri Pertanian No 34/Permentan/PK.210/7/2016
ttg pemasukan karkas,jeroan dan/atau olahannya kedalam eilayah negera RI
Peraturan Menteri Perdagangan No 21 tahun 2016
Tentang Acuan Harga Jagung di Petani
Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2016
Tentang Ketentuan Impor Jagung
Ttg Perubahan
atas Peraturan menteri Keuangan No 267 thn 2015
Ttg
Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan ternak dan Pakan
ikan yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PPN
Peraturan Menteri Keuangan No 267/tahun 2015
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN_TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN Menimbang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN
Peraturan Menteri Pertanian No. 57 tahun 2015
Tentang Pemasukan-Pengeluaran Pakan asal Tumbuhan ke & dari wilayah RI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/ M-DAG/PER/7 /2015
TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
UU Peternakan dan Kesehatan Hewan No 41 Tahun 2014
Perubahan atas UU No. 18 Tentang Peternakan & Keswan
UU Kelautan dan Perikanan No 32/2014
KELAUTAN
Perubahan atas UU No. 18 Tentang Peternakan & Keswan
UU Kelautan dan Perikanan No 32/2014
KELAUTAN
tentang Putusan Uji atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2012
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.011/2012
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara
Terhadap Impor Tepung Gandum
Peraturan Menteri Pertanian No. 27/Permentan/OT.140/12/2012 (link is missing)
Penghentian Pemasukan Dan/Atau Produk Unggas dari Negara Australia
Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Permentan No. 24 tahun 2012
PEMBUKAAN PEMASUKAN UNGGAS DAN/ATAU PRODUK UNGGAS DARI NEGARA AUSTRALIA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Surat Edaran Badan Karantina No. 9029/KH.410/L/II/12
Pelarangan Unggas dan Produk Unggas dari Australia
Surat Edaran Gubernur Jatim No. 530/20746/012/2012
Perubahan Ijin Bongkar
Peraturan Menteri Perdagangan No. 59/M-DAG/PER/9/2012
pengganti Peraturan No. 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Angka Pengenal Impor
Peraturan Menteri Perdagangan No.27/M-DAG/PER/5/2012
Angka Pengenal Impor
Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.011/2012
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-KOREA Free Trade Area (AKFTA)
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.011/2012
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara
Terhadap Impor Tepung Gandum
Peraturan Menteri Pertanian No. 27/Permentan/OT.140/12/2012 (link is missing)
Penghentian Pemasukan Dan/Atau Produk Unggas dari Negara Australia
Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Permentan No. 24 tahun 2012
PEMBUKAAN PEMASUKAN UNGGAS DAN/ATAU PRODUK UNGGAS DARI NEGARA AUSTRALIA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Surat Edaran Badan Karantina No. 9029/KH.410/L/II/12
Pelarangan Unggas dan Produk Unggas dari Australia
Surat Edaran Gubernur Jatim No. 530/20746/012/2012
Perubahan Ijin Bongkar
Peraturan Menteri Perdagangan No. 59/M-DAG/PER/9/2012
pengganti Peraturan No. 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Angka Pengenal Impor
Peraturan Menteri Perdagangan No.27/M-DAG/PER/5/2012
Angka Pengenal Impor
Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.011/2012
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-KOREA Free Trade Area (AKFTA)
Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.011/2012
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA)
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA)
Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.011/2011
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 95/PJ/2010
penegasan perlakuan pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang diekspor dan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
UU PPN No 42 Tahun 2009
TENTANG. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan
No. 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang & PembebananTarif Bea Masuk Atas Barang Impor
No. 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang & PembebananTarif Bea Masuk Atas Barang Impor
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 95/PJ/2010
penegasan perlakuan pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang diekspor dan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
UU PPN No 42 Tahun 2009
TENTANG. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/OT.140/4/2009
Pemasukan & Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan/atau Jeroan Dari Luar Negeri
Pemasukan & Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan/atau Jeroan Dari Luar Negeri
Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2007
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PeraturanMenteriKeuanganNomor 132/PMK.010/2005
PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK 2005-2010 TAHAP KEDUA
Peraturan Pemerintah No 57/2015
HIBAH KEPADA DAERAH
PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK 2005-2010 TAHAP KEDUA
Peraturan Pemerintah No 57/2015
HIBAH KEPADA DAERAH
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001
Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000
STANDARDISASI NASIONAL
UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha No 5 tahun 1999
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
STANDARDISASI NASIONAL
UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha No 5 tahun 1999
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
