Rabu, 03 Februari 2016

Bulog Tebus Jagung Impor Yang Tertahan Di Sejumlah Pelabuhan

http://us.images.detik.com/visual/2015/08/28/cd28427e-6a3a-4782-bbf6-3b9d583b690b_169.jpg?w=500&q=90 
JAKARTA – Pemerintah akhirnya menugaskan Perum Bulog untuk membeli 445.500 ton jagung impor yang tertahan di sejumlah pelabuhan. Menurut Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Bulog akan menyalurkan jagung bahan pakan ayam itu langsung kepada peternak. “Dengan cara ini, harga pakan akan turun dan harga daging ayam tidak terus naik,” kata Thomas, kemarin.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menahan ribuan ton jagung impor di pelabuhan wilayah Medan, Semarang, Banten, dan Jawa Barat. Bahan baku pakan ayam itu ditahan karena importirnya tidak mengantongi rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 Tahun 2015, impor jagung untuk pakan ternak harus disertai rekomendasi dari pemerintah.
Thomas mengatakan keputusan untuk menugaskan Bulog diambil pada rapat bersama peternak, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), dan importir jagung pada Jumat lalu. Dia berharap cara ini dapat mengakhiri polemik impor jagung yang berujung pada kenaikan harga daging ayam di pasaran. Menurut catatan Kementerian Perdagangan, sejak November 2015 hingga Januari 2016, harga jagung pakan naik dari Rp 3.000 menjadi Rp 6.000 per kilogram. Akibatnya, harga daging ayam melambung 15 persen menjadi (rata-rata) Rp 33.237 per kilogram.
Thomas juga mengakui belum ada tata niaga impor jagung. Di sisi lain, neraca produksi jagung hanya menggambarkan kondisi pasokan tanpa melihat jenis dan kebutuhan penggunanya. “Apakah untuk pakan ternak, konsumsi manusia, atau keperluan industri,” kata dia. Jagung lokal untuk pakan ternak, kata Thomas, sebenarnya tersedia, tapi terpencar di daerah tertentu yang jauh dari pabrik pakan. “Ke depan, tata niaga jagung akan diatur secara komprehensif.”
Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT), F.X. Sudirman, mengeluhkan penerapan Peraturan Menteri Pertanian tentang Impor Jagung yang simpang siur. Pengusaha, kata dia, belum mendapat kepastian bahwa peraturan baru ini telah berlaku. “Kami pakai aturan lama (tanpa syarat rekomendasi),” ujar dia. Sudirman pun menuntut pemerintah mensosialisasi jika ingin membatasi impor jagung. “Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dilarang. Kami mengimpor, kan memakai perencanaan,” kata dia.
Namun Menteri Pertanian Amran Sulaiman beralasan penahanan jagung impor berkaitan dengan panen raya di berbagai daerah mulai 3 Februari mendatang. “Pada Februari-Maret, pasokan jagung akan melimpah,” ucapnya. Amran menyatakan pemerintah telah mengutus Perum Bulog sebagai importir tunggal jagung. “Dengan begitu, bisa dikontrol. Saat panen raya, jagung impor tidak akan keluar, sehingga petani tidak susah,” kata dia.
Pada akhir tahun lalu, pemerintah memutuskan mengimpor 2,4 juta ton jagung untuk pakan ternak atau 27,9 persen dari kebutuhan pada 2016, yang mencapai 8,6 juta ton. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan kebutuhan jagung untuk pakan ternak pada tahun ini naik 3,6 persen dibanding pada 2015. Meski pasokan dalam negeri lebih besar, Panggah meminta adanya perbaikan tata kelola untuk pengadaan komoditas ini. “Terutama pada harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Tidak cuma hitung-hitungan produksi,” kata dia.

Sumber : berita terkini