Jurus KKP Dorong Daya Saing Produk Akuakultur
Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jakarta -
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penguatan daya saing produk Akuakultur Indonesia di tahun 2020. Guna menghadapi dinamika persaingan global dan juga tantangan akuakultur, KKP akan menerapkan prinsip Good Aquaculture Practices (GAP).
"Indonesia saat ini masih tercatat sebagai negara dengan kepatuhan yang cukup baik sehingga hingga saat ini belum ada penolakan terhadap produk akuakultur di negara buyer. Di samping itu, KKP akan terus bekerja sama dengan AP5i untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat pasar, dan membuka peluang ekspansi pasar baru guna memastikan produk asal Indonesia bisa masuk," ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/2/2020).
"Saat ini tim audit dari Uni Eropa akan melakukan penilaian kesesuaian di lapangan untuk memastikan konsistensi dalam menerapkan GAP. Tentu kita berharap tidak ada temuan mayor, sehingga produk kita tetap diterima," lanjut Slamet.
Dalam ajang "Outlook Perikanan tahun 2020" yang dihelat Gabungan Pengusaha Pakan Ternak (GPMT) dan Majalah Trobos di Jakarta, Slamet mengatakan jika tantangan akuakultur berkaitan erat dengan dinamika perdagangan produk akuakultur global saat ini dan tuntutan nasional dalam menjadikan subsektor akuakultur sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi nasional yang membutuhkan percepatan untuk mengantisipasinya.
Selain itu ia mengatakan, Presiden Jokowi secara khusus meminta KKP untuk fokus mengoptimalkan industri akuakultur nasional. Secara spesifik bahkan Presiden memberikan target kenaikan ekspor udang sebesar 250% hingga tahun 2024.
"Salah satu tantangan yang perlu dihadapi saat ini yakni dinamika persaingan pasar perdagangan global yang menuntut kita harus lebih cepat mengambil peluang melalui strategi yang efektif. Kita juga dituntut untuk memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan devisa ekspor," tegas Slamet.
Menurut Slamet, untuk itulah KKP telah menyiapkan berbagai program yang arahnya untuk pengembangan industri budidaya yang berorientasi ekspor dan untuk menopang ketahanan pangan nasional. Berbagai program tersebut yakni pengembangan kawasan budidaya udang berkelanjutan, kawasan budidaya rumput laut, kawasan budidaya patin, kawasan budidaya ikan hias, membangun dan mengembangkan industri perbenihan melalui pusat induk dan benih (Broodstock Center), penataan sistem logistik benih, dan pengembangan pakan mandiri berbasis maggot.
"KKP akan terus mendorong program lainnya yakni bioflok, minapadi, pengembangan RAS, Gerpari dan rehabilitasi kawasan," ungkap Slamet.
Slamet menambahkan, khusus untuk pencapaian target ekspor udang sebesar 250%, KKP telah mendorong pengembangan kawasan budidaya udang berbasis kawasan di berbagai daerah melalui model kerja sama dengan Pemda setempat.
"Kita telah melakukan model pengembangan budidaya udang berkelanjutan berbasis kawasan di berbagai daerah dan hasilnya sangat memuaskan dengan produktivitas mencapai 40 ton per ha. Daerah tersebut antara lain di Pasangkayu-Sulawesi Barat, Kabupaten Buol-Sulawesi Tengah, Aceh Tengah. Model ini akan terus kita adopsi di daerah daerah potensial terutama di Indonesia bagian Tengah hingga Timur," imbuhnya.
Slamet mengatakan pula, komoditas lainnya yang akan didorong dalam waktu dekat yakni patin. Permintaan patin dari Arab Saudi belum bisa terpenuhi 100%, oleh karenanya KKP akan bangun industri patin incorporated di daerah Merah Mata, Sumatera Selatan.
"Nanti di Merah Mata kita akan bangun industri patin terintegrasi seperti di sungai Mekong. Tentu ini dalam upaya untuk meningkatkan suplai patin terutama untuk kebutuhan ekspor," jelas Slamet.
Upaya lain yang akan dilakukan di hulu yaitu dengan terus meningkatkan efesiensi produksi dan meningkatkan daya saing produk dengan memanfaatkan semua hasil komoditas untuk bisa diolah menjadi nilai tambah.
Selain itu realokasi anggaran untuk Subsektor Perikanan Budidaya juga telah disetujui oleh Komisi IV DPR RI. Subsektor Perikanan Budidaya tersebut telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 300 miliar yang semula Rp 739,57 miliar bertambah menjadi Rp 1,03 triliun.
Menanggapi penambahan anggaran tersebut Slamet mengutarakan akan mengoptimalkan berbagai program strategis yang telah direncanakan.
"Tentu ini menjadi tambahan energi bagi kami untuk lebih mengoptimalkan berbagai program strategis yang telah direncanakan. Anggaran ini akan difokuskan langsung dalam mengakselerasi pengembangan industri budidaya nasional, khususnya untuk komoditas berbasis ekspor. Subsektor perikanan budidaya dituntut untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan tentu ini harus didorong dengan peningkatan devisa ekspor", pungkas Slamet.
Sebagai informasi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah mengusulkan realokasi anggoran saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI. Dalam keterangannya ia mengatakan bahwa penambahan anggaran untuk Subsektor Perikanan Budidaya adalah bentuk komitmen KKP untuk memperkuat subsektor tersebut. Edhy menegaskan penguatan subsektor perikanan budidaya merupakan salah satu amanat yang diberikan kepala negara terhadap dirinya.
Sumber : Detikfinance