Rabu, 20 Maret 2013

Kadin: Pemerintah Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Pangan

Jakarta : Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan kebijakan pangan nasional baik untuk produksi lokal maupun impor.

Kadin: Pemerintah Saling Lempar Tanggung Jawab Soal PanganWakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur, menilai
carut marut kebijakan pangan nasional baik impor maupun produksi lokal perlu ada tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Wajar jika Presiden kita melihat kementerian tersebut saling lempar tanggung jawab,” kata Natsir seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (15/3/2013).

Menurut Natsir, regulasi kebijakan pangan Indonesia ini sebenarnya bukan rahasia lagi. Kadin sudah sering mengingatkan keempat Kementerian tersebut, namun Kementerian itu sangat menonjolkan egoisme sektoralnya.

“Masalah yang sering disampaikan dunia usaha kepada pemerintah selalu terabaikan, sehingga persoalan tahun demi tahun pangan nasional kita sering muncul berulang kasus gula, kedelai, jagung, garam, bawang, beras, daging dan lain lain,” ungkap dia.

Permasalahan yang berulang ini, kata Natsir, adalah akibat pemerintah pusat yang masih mempertahankan sentralisasi kebijakan pangan nasional. Pihaknya juga menilai tak jarang timbulnya konspirasi diantara kementerian-kementerian terkait.

“Kita sering berhadapan dengan empat kementerian itu yang berkonspirasi atau bersekongkol membuat regulasi tanpa dibicarakan dengan dunia usaha Kadin. Tiba-tiba sudah ada kebijakan dikeluarkan, namun begitu ribut baru pemerintah panik,” kata Natsir.

Model kebijakan semacam itu, menurut dia, cenderung hanya mempertahankan kepentingan tertentu atau bahkan kepentingan kartel, atau pejabat pemerintahnya terkadang bertindak sebagai pengusaha juga, hal ini sangat disayangkannya.

Pihaknya memandang DPR sebagai lembaga legislatif perlu memberikan hukuman dengan mengurangi anggaran apabila ada kementrian yang tidak mampu mengurus pangan.

Natsir mencontohkan, sangat terlihat jelas bahwa rakyat Indonesia yang hidup di perbatasan membutuhkan pangan yang murah, sama dengan masyarakat di daerah lainnya seperti di Jawa. Hanya saja hingga saat ini permasalahan disparitas harga yang sangat tinggi belum juga terpecahkan.

“Kementerian-Kementerian tidak peduli masalah ini, malah saling lempar tanggung jawab dan saling mempertahankan egoisme sektoral kementrian, kadin minta impor pangan kita agar dilimpahkan ke daerah untuk mengatur kebutuhan pangan didaerahnya masing-masing,” tandasnya. (Ndw)

Sumber :  liputan6.com