JAKARTA: Industri pakan ternak mengakui sulit melakukan konversi penggunaan bahan baku pakan ternak tepung tulang (meat and bone meals/MBM) ke bahan baku pakan dari unggas (poultry meat meal), karena harganya jauh lebih tinggi.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Sudirman mengatakan
kebijakan pemerintah saat ini diambil dari data yang tidak akurat,
sehingga merugikan peternak.
"Menteri Pertanian tidak fair dan sema sekali tidak memikirkan
nasib peternakan. Saat ini kebijakan diambil berdasarkan data yang
tidak akurat," ujarnya kepada Bisnis, Senin 30 April 2012.
Dia menuturkan harga poultry meat bone US$950 per ton lebih tinggi
dibandingkan dengan harga MBM US$620 per ton. "Lengkapilah penderitaan
dan cobaan industri pakan ternak."
Setelah persoalan defisit pasokan jagung lokal untuk industri pakan
ternak, MBM mengalami shortage, sehingga harga di dalam negeri melambung
dari US$420 per ton menjadi US$620 per ton.
"Sekarang giliran MBM di dilarang karena kasus BSE [penyakit sapi gila]
di Amerika Serikat. Tidak di banned saja harga MBM sudah melambung dari
US$550 per ton ke US$650 per ton, apalagi dengan situasi terakhir ini."
Kementerian Pertanian mengklaim produksi jagung lokal masih dapat
memenuhi kebutuhan di dalam negeri termasuk industri pakan ternak.
Namun, masih ada persoalan distribusi akibat infrastruktur yang tidak
memadahi, sehingga harga di petani jatuh.
Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro
mengatakan masalah distribusi disebabkan infrsatruktur transportasi
belum tersedia dengan baik, sehingga jagung tidak menyebar ke seluruh
wilayah Indonesia.
“Masalahnya bukan di sisi produksi, tetapi distribusi akibat
infrastruktur yang tidak memadahi, berakibat jagung tidak dapat diproses
dan didistribuiskan dengan baik, membuat harga jagung tidak baik di
sisi petani,” ujarnya.
Dia menuturkan produksi jagung tidak ada masalah, tetapi karena proses
distribusi tidak berjalan dengan baik, maka menjadi masalah bagi
industri pakan ternak.
Ketersediaan pasokan jagung itu, katanya, berdasarkan survei Tim
Terpadu Kementan yang belum lama ini dilakukan di seluruh sentra
produksi jagung.
Sudirman menuturkan sampai saat ini surat persetujuan pemasukan (SPP)
impor jagung belum ditandatangani oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kementan. (ea)
Sumber : Bisnis.com
Sumber : Bisnis.com
